Zona larangan terbang wewenang PBB
Sumber gambar, AFP
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menegaskan penentuan zona larangan terbang di Libia sepenuhnya merupakan wewenang PBB bukan Washington.
Clinton menambahkan penerapan zona larangan terbang itu akan lebih bermanfaat jika diajukan sendiri oleh warga Libia ketimbang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya.
"Kami akan mendukung langkah-langkah yang sedang diambil karena kami pikir rakyat Libia membutuhkan bantuan dan kami paham betapa sulitnya perjuangan mereka," kata Clinton.
Pernyataan Clinton ini dikeluarkan untuk menjawab kritikan kepada Presiden Obama yang dianggap terlalu berhati-hati menanggapi krisis di Libia.
Inggris dan Prancis saat ini tengah merancang sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB untuk penerapan zona larangan terbang.
Seruan untuk memberlakukan zona larangan terbang datang dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mewakili negara-negara Islam dan negara-negara kawasan Teluk.
Sementara itu, desakan dilakukannya intervensi militer internasional terus menguat setelah pasukan pro Gaddafi terus menyerang daerah-daerah yang dikuasai pemberontak dengan menggunakan pesawat tempur dan persenjataan berat lainnya.
Terkait opsi intervensi militer, Rusia sudah menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana intervensi militer internasional.
Sedangkan para menteri pertahanan negara-negara NATO akan mendiskusikan opsi untuk Libia pekan ini.
Sejak krisis politik melanda Libia pertengahan Februari lalu diperkirakan 1.000 orang tewas dan sedikitnya 200.000 orang menjadi pengungsi.
