Sri Lanka ajak protes tentang PBB

Sumber gambar, Getty
Presiden Sri Lanka menghimbau warga melakukan aksi protes massal menentang laporan PBB yang menyebut bahwa telah terjadi kejahatan perang di akhir perang saudara di negara itu.
Presiden Mahinda Rajapaksa mengatakan tuduhan itu tidak baru tetapi meminta warga untuk "memperlihatkan kekuatan" memprotes laporan tersebut.
Bocoran laporan itu mengisyaratkan bahwa tentara Sri Lanka dan pemberontak Harimau Tamil melakukan pelanggaran serius ketika perang sipil berakhir pada tahun 2009.
Militer pemerintah menghancurkan para pemberontak pda bulan Mei 2009 setelah 26 tahun terlibat dalam konflik berdarah.
Menjawab bocoran laporan itu Rajapaksa dikutip oleh satu koran Sri Landa memberitahu para pejabat partai agar perayaan hari Buruh tanggal 1 Mei dimanfaatkan untuk melakukan aksi protes.
"Selama ini kita tidak memperlihatkan kekuatan kita, tetapi sekarang kita akan tunjukkan kekuatan kita pada hari Buruh," ujarnya.
Penyelidikan PBB ini mengumpulkan bukti selama 10 bulan dan menyerahkan hasil penemuan mereka kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon beberapa hari lalu.
"Pemerintah [Sri Lanka] mengatakan melakukan 'operasi penyelamatan kemanusiaan' dengan kebijakan 'nol korban sipil'. Bertentangan dengan ini, panel menemukan tuduhan yang bisa dipercaya, yang jika terbukti, menunjukkan pelanggaran serius dilakukan [oleh kedua kubu]," tulis laporan yang dikutip oleh kantor berita Associated Press.
Pemerintah Sri Lanka, yang sudah menerima salinan laporan tersebut, menggambarkannya sebagai "secara mendasar salah dan memihak." dan menambahkan bahwa laporan itu "dibuat tanpa verifikasi," laporan AP.
Pernyaataan Presiden Rajapaksa di depan anggota partai Kebebasan Sri Lanka ini merupakan pernyataan pribadi pertama soal laporan tersebut.
Kedua kubu yang bermusuhan di Pakistan dituduh melakukan kekejaman dalam konflik di negara itu. Harimau Tamil memperjuangkan kemerdekaan bagi masyarakat minoritas Tamil di wilayah Utara dan Timur.
PBB memperkirakan Hingga 100.000 orang tewas, 7.000 diantaranya di akhir perang sipil, dalam konflik tersebut.





























