PBB belum perlu militer untuk bantuan di Libia

Kepala urusan bantuan kemanusiaan PBB, Valerie Amos, memperingatkan agar batas antara operasi militer dan tugas kemanusiaan di Libia dikaburkan.

Dia mengatakan bahwa meskipun PBB mengalami kesulitan untuk menyalurkan bantuan ke Libia, PBB masih bisa melaksanakan tugas itu tanpa pengawalan militer.

Amos baru saja kembali dari Libia dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah Liba dalam mengamankan pekerja bantuan di tempat yang menjadi lokasi pertempuran.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah Uni Eropa menawarkan untuk mengirimkan pasukan guna melindungi pengiriman bantuan kemanusiaan.

Valerie Amos mengatakan PBB memang mengalami kesulitan untuk mengevakuasi orang dan menyalurkan bantuan ke Libia, namun hingga saat saat ini PBB masih bisa melakukannya tanpa bantuan militer.

"Kecuali situasinya sampai pada titik kami tidak bisa lagi menggunakan aset-aset sipil dan menjadi tidak mungkin, maka kami akan tetap melakukan yang saat ini kami lakukan, yaitu menggunakan aset-aset sipil."

"Jika nanti tidak memungkinkan lagi, tentu saja kami akan mempertimbangkan penggunaan aset militer, jika memang itu satu-satunya cara untuk membawa orang ke luar," tambahnya.

Tawaran Uni Eropa untuk mengirimkan pasukan guna melindungi penyaluran bantuan jika diminta oleh PBB, mendorong lembaga bantuan seperti Oxfam memperingatkan langkah seperti itu bisa mengesankan bahwa pekerja kemanusiaan memihak.

Dan Amos sepakat bahwa keterlibatan militer bisa mendatangkan risiko bagi pekerja bantuan dan pasok bantuan.

Kepada para wartawan, dia menambahkan bahwa pemerintah Libia telah setuju mengamankan pekerja bantuan di zona konflik tapi tidak bersedia mengadakan gencatan senjata yang akan membantu tim bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas mereka.