Jepang tinjau ulang kebijakan energi

Jepang akan meninjau ulang rencana untuk meningkatkan penggunaan pembangkit tenaga nuklir setelah krisis di Fukushima.

Perdana Menteri Naoto Kan mengatakan Jepang harus mulai lagi dari awal dengan rencana energi menyusul kebocoran radiasi.

Pembangkit Fukushima mengalami kebocoran radiasi sejak gempa dan tsunami tanggal 11 Maret lalu yang merusak sistem pendingin reaktor nuklir itu.

Operator PLTN Fukushima, Tepco, meminta bantuan pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada para korban.

Lebih 80.000 orang tinggal di radius 20 km dari pembangkit dan mereka telah diungsikan dari rumah-rumah mereka.

Pertanian dan bisnis di daerah itu terganggu dan belum ada batas waktu kapan penduduk bisa kembali. Sejumlah kecil warga diijinkan masuk ke kawasan itu sebentar hari Selasa (10/05) untuk mengumpulkan barang-barang milik mereka.

Jumlah total ganti rugi belum diketahui namun para pengamat memperkirakan lebih dari US$100 miliar.

Insiden besar

Pembangkit nuklir di Jepang memasok sekitar 30% kebutuhan listrik negara itu.

Perdana Menteri Kan mengatakan dalam jumpa pers pembangkit nuklir tetap memegang peranan namun perombakan sistem energi juga penting dilakukan.

"Kebijakan energi saat ini menyebutkan lebih dari 50% listrik dipasok melalui pembangkit nuklir dan lebih dari 20% dari energi terbarukan pada tahun 2030," katanya.

"Namun rencana itu perlu dikaji ulang dari awal setelah insiden besar ini."

Ia mengatakan fokus akan ditingkatkan pada cara menghemat energi.

Kan juga mengatakan ia tidak akan mengambil gaji sebagai perdana menteri sampai masalah pembangkit selesai, dan ia hanya akan mendapat gaji sebagai anggota parlemen.

Tepco (Tokyo Electric Power Company) mengatakan diperlukan sekitar sembilan bulan untuk menutup pembangkit nuklir itu.

Sistem pendingin pembangkit tersebut rusak sehingga menyebabkan bahan bakar batangan memanas. Ledakan terjadi di empat reaktor yang beroperasi saat gempa terjadi.

Para teknisi memompakan air ke reaktor untuk mendinginkan pembangkit itu.

Menteri Keuangan Yoshihiko Noda mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan kepada Tepco.