Suu Kyi mendapat 'peringatan politik'

Pemerintah Birma sudah memperingatkan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dan partainya untuk menghentikan kegiatan politik.

Media pemerintah melaporkan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan pemenang Hadiah Nobel itu melanggar undang-undang dengan membuka kantor dan menggelar rapat-rapat.

"Jika mereka ingin menerima dan melaksanakan demokrasi secara efektif, mereka harus menghentikan tindakan seperti itu yang bisa mengganggu perdamaian dan stabilitas serta penegakkan hukum maupun persatuan..." seperti ditulis koran New Light of Myanmar yang berbahasa Inggris.

Koran itu juga menulis timbulnya kekhawatiran atas rencana Suu Kyi melakukan perjalanan ke daerah pedesaan Birma.

"Kami amat khawatir jika Aung San Suu Kyi melakukan perjalanan ke kawasan pedesaan maka akan terjadi kekacauan dan keributan, seperti yang terbukti dari insiden," seperti tertulis dalam rubrik komentar koran tersebut.

Suu Kyi dilaporkan akan melakukan perjalanan ke luar kota namun belum ada jadwal waktu yang tegas.

Peringatan resmi yang pertama itu disampaikan lewat surat kepada Aung San Suu Kyi.

Menolak pemilu

Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah November tahun lalu menjelang pemilihan umum yang pertama di negara itu selama dua puluh tahun terakhir.

Dia dikenakan tahanan rumah selama tujuh tahun terakhir sebelum akhirnya dibebaskan.

Dan kunjungan ke luar kota agaknya akan menjadi ujian bagi Aung San Suu Kyi, setelah dia disingkirkan dari panggung politik Birma.

Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut dengan alasan kondisi yang ditetapkan untuk pemilu tidak adil dan tidak demokratis.

Pemerintah militer kemudian membubarkan partai itu karena tidak ikut pemilihan umum.

Bulan Januari, pengadilan tinggi Birma menegakkan keputusan pembubaran LND sehingga tetap sebagai sebuah perkumpulan yang tidak sah.

Dengan keputusan itu maka Aung San Suu Kyi dan partainya berada di luar kegiatan politik resmi Birma.

Perkembangan Timur Tengah

Pemilihan umum November lalu menempatkan partai yang didukung militer menguasai parlemen.

Junta militer mengatakan bahwa pemilu itu merupakan transisi menuju demokrasi namun pihak oposisi dan kelompok negara Barat mengecamnya sebagai pemilu yang palsu.

Partai Suu Kyi meraih kemenangan dalam pemilihan umum 1990 namun junta militer menolak hasil tersebut.

Dalam pernyataannya yang disiarkan BBC, Selasa 28 Juni, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa gerakan perlawanan di Timur Tengah baru-baru ini memberi harapan segar bagi negerinya.

"Aspirasi manusia yang universal untuk bebas sudah dibawa pulang ke kami melalui rangkaian perkembangan di Timur Tengah yang menggemparkan," tuturnya.

"Apakah kami cemburu dengan rakyat Tunisia dan Mesir? Ya, kami cemburu dengan transisi mereka yang cepat dan damai."

Unjuk rasa demokrasi di Birma tahun 1988 dan 2007 diberangus oleh junta militer dengan kekerasan.