Pemerintah sementara Libia tolak pasukan internasional
Pemerintah sementara Libia sudah menolak gagasan untuk penempatan pasukan militer internasional di Libia dalam bentuk apapun.
Perwakilan Libia untuk PBB, Ibrahim Dabbashi, mengatakan kepada BBC, bahwa situasi di Libia adalah unik.
"Itu bukan perang saudara, bukan konlfik antara dua pihak. Itu antara rakyat yang mempertahankan diri melawan diktator."
"Mereka (PBB) menempatkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian di lapangan namun faktanya krisis di Libia adalah unik," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Transisi Nasional, NTC, Mustafa Abdul Jalil, menegaskan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan pejabat NATO dan NTC memutuskan tidak diperlukan pasukan asing dalam menjaga keamanan di Libia.
"Kami akan mempertaruhkannya pada kaum muda dan kami yakin bahwa pertaruhan itu akan menang," tegasnya.
Bagaimanapun dia memperingatkan Kolonel Gaddafi masih belum selesai.
"Bahaya yang mengancam revolusi dan rakyat Libia masih tetap ada. Gaddafi memiliki dukungan dan pengikut di dalam maupun di luar negeri."
Hingga saat ini keberadaan Kolonel Gaddafi masih belum diketahui
Tantangan pemilu
Sementara itu utusan khusus PBB untuk Libia, Ian Martin, mengatakan PBB memperkirakan akan diminta bantuan untuk membangun kepolisian Libia.
"Kami tidak memperkirakan permintaan akan pengamat militer," tuturnya usai pertemuan Dewan Keamanan PBB.
"Amat jelas kalau Libia ingin menghindarkan setiap bentuk pengerahan militer dari PBB atau yang lainnya."
Ian Martin menambahkan tantangan terbesar bagi PBB adalah membantu negara itu menyiapkan pemilihan umum yang demokratis.
Menurutnya, warga Libia tidak punya ingatan tentang pelaksanaan pemilihan umum sementara komisi pemilihan umum tidak ada. Libia juga tidak memiliki sejarah partai politik maupun masyarakat madani serta media yang independen.
"Akan menjadi tantangan pengorganisasiannya dan jelas bahwa NTC mengharapkan PBB memainkan peran utama dalam proses itu."
Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mengatakaka bahwa masalah kemanusiaan yang semakin berkembang di Libia membuduhkan tindakan mendesak dan meminta agar Dewan Keamanan memberikan tanggapan atas permintaan dana dari pemerintahan sementara Libia.
Ultimatum NTC
Pemerintah sementara Libia sudah memberikan ultimatum kepada pasukan pendukung Kolonel Muammar Gaddafi untuk menyerah atau menghadapi kekuatan militer.
Ketua NTC, Mustafa Abdul Jalil, mengatakan ultimatum ditujukan kepada pendukung Gaddafi di kota kelahiran Gaddafi, Sirte, dan juga di kota-lota lainnya.
Dalam konferensi pers di Benghazi, Jalil mengatakan jika hingga Sabtu 3 September tidak ada 'indikasi perdamaian' dari pasukan pendukung Gaddafi untuk menyerah maka akan diputuskan tindakan militer.
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, menyambut baik penentuan batas waktu bagi kelompok pendukung Gaddafi untuk menyerah.
"Saya kira merupakan hal yang tepat untuk mengatakan kepada kekuatan yang masih setia kepada sisa-sisa rezim Gaddafi bahwa ini merupakan kesempatan untuk meletakkan senjata, untuk mempertimbangkan situasinya."
Dia menambahkan bahwa Komite Sanksi PBB sudah menerima permintaan pemerintah Inggris untuk mencairkan aset senilai US$1,55 miliar dalam bentuk uang tunai Dinar Libia yang selama ini ditahan di Inggris.
Uang tersebut, tambah Hague, bisa digunakan untuk membantu mengatasi kebutuhan kemanusiaan.
Pengumuman batas waktu agar pasukan Gaddafi menyerah diisampaikan setelah istri dan ketiga anak Kolonel Gaddafi mengungsi ke Aljazair.
NTC menyebut hal itu sebagai agresi terhadap rakyat Libia namun pemerintah Aljazair menegaskan keluarga Gaddafi diterima berdasarkan pada alasan kemanusiaan.
