Yunani bersiap hadapi mogok total

Yunani diperkirakan akan mengalami mogok total mulai hari ini dan dampaknya bisa dirasakan pada penghentian penerbangan, sebagian besar layanan publik serta membuat toko-toko dan kantor-kantor tutup.

Rencana mogok 48 jam ini dilangsungkan bersamaan dengan persiapan parlemen menjelang digelarnya pemungutan suara untuk mengesahkan UU pengetatan anggaran baru, di dalamnya termasuk kenaikan pajak, pemotongan upah dan pengurangan angka pengangguran.

Yunani berjuang keras mengurangi defisit anggaran pemerintahan ditengah kekhawatiran negara ini masuk status gagal bayar dan makin memperburuk krisis Zona Eropa.

Uni Eropa dan IMF sudah mengirim instruksi agar negara ini melakukan pemotongan anggaran besar-besaran sebagai syarat untuk mendapat bantuan keuangan.

Wartawan BBC di Athena, Chris Morris, mengatakan laju aksi protes di Yunani makin tinggi beberapa pekan terakhir.

Muncul gelombang pemogokan di berbagai sektor ekonomi mulai dari sampah yang tidak diangkut sampai kantor kementrian yang diblokade justru oleh pegawainya sendiri.

Ditengah situasi ini malah kemudian muncul rencana mogok akbar Rabu dan Kamis yang digalang oleh dua serikat kerja terbesar yang memiliki anggota di sekotor layanan publik dan swasta.

Mengirim pesan

Departemen pemerintah sektor bisnis, kantor dan toko diperkirakan akan seluruhnya tutup. Pesawat, kereta api, bus, taksi dan lori tidak akan beroperasi. Untuk pertama kalinya, pemilik UKM dan penjaga toko juga akan ikut aksi.

"Kami ingin mengirim pesan lantang pada pemerintah dan sistem politik," kata Costas Tsikrikas, ketua serikat pekerja publik, Adedy.

"Kami yakin yang akan ikut serta banyak sekali," tambahnya.

Dalam aksi serupa Juni lalu terjadi bentrok antara demonstran dan polisi yang menuntut penghentian UU Penghematan Anggaran, diluar parlemen.

Pada dua hari ini, anggota parlemen akan memberi suara untuk lolos-tidaknya dua UU yang antara lain mengatur pemotongan upah dan pensiun pada pegawai negeri, pengenaan pajak lebih tinggi serta pembekuan perjanjian mengenai hak-hak buruh.

Perdana Menteri George Papandreou didukung oleh Partai Pasok yang menguasai parlemen namun sebagian anggotanya telah mengancam akan menentang UU yang diajukannya.