Emir Kuwait perintahkan 'redam' demonstran

Emir Kuwait memerintahkan pasukan keamanan untuk mengambil semua langkah yang "diperlukan" untuk menjaga keamanan setelah demonstran menyerbu parlemen.

Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah mengeluarkan perintah dalam satu pernyataan yang dikeluarkan kabinet dalam pertemuan darurat setelah pengunjuk rasa masuk ke parlemen.

Para demonstran yang dipimpin kelompok oposisi menyerukan mundurnya perdana menteri karena dugaan kasus korupsi.

Pernyataan tertulis pemerintah menyebutkan Emir memerintahkan departemen dalam negeri dan pengawal nasional untuk mengambil semua langkah dan persiapan yang diperlukan untuk menghadapi apa pun yang mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum.

Pemimpin Kuwait itu juga mengecam penyerbuan parlemen sebagai satu hal yang "kacau dan membahayakan keamanan" negara Teluk itu.

Langkah hukum

Ribuan demonstran berkumpul di luar parlemen di kota Kuwait dan bentrok dengan polisi Rabu malam (16/11).

Para pengunjuk rasa mendobrak gerbang parlemen dan puluhan di antara mereka masuk ke ruang pertemuan utama parlemen dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Pemerintah mengatakan lima personil keamanan dan satu orang anggota pengawal nasional juga terluka dalam bentrokan itu.

Saksi mata mengatakan polisi menggunakan pemukul dalam menghadapi demonstran dan menyebabkan lima orang terluka, menurut pihak oposisi dan saksi mata.

Kabinet Kuwait menyerukan menteri luar negeri untuk mengambil langkah hukum terhadap mereka yang ikut serta menyerbu parlemen, kata pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat.

Pihak oposisi dan aktivis pemuda Kuwait melakukan protes dalam beberapa bulan terakhir untuk menuntut mundurnya Perdana Menteri Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad al Sabah, salah satu anggota kerajaan.

Anggota parlemen terima suap

Anggota parlemen dari pihak oposisi Daifallah Buramia mengatakan aliansi Blok Oposisi juga akan bertemu Kamis (17/11) untuk mengkaji situasi ini.

Ketegangan meningkat di Kuwait dalam tiga bulan terakhir setelah 16 anggota parlemen dalam majelis yang beranggotakan 50 orang, diduga menerima US$350 juta dolar suap untuk suara mereka.

Pihak kejaksaan telah membuka penyidikan kasus itu setelah beberapa bank memberikan rekening milik anggota parlemen yang dicurigai menerima dana ilegal.

Perdana menteri Kuwait sering menjadi sasaran kritikan setelah ia diangkat Februari 2006 dan ia sempat mundur enam kali dan membubarkan parlemen serta mengadakan pemilu tiga kali.

Kuwait adalah produsen terbesar ketiga organisasi negara pengekspor minyak OPEC dengan produksi sekitar tiga juta barel per hari.

Negara ini memiliki aset $300 miliar namun berbagai proyek terhenti karena sengketa politik.