Thailand bantah rencana pemberian amnesti untuk Thaksin

Spekulasi tentang pemberian amnesti terhadap mantan pemimpin Thailand Thaksin Shinawatra masih terus berlanjut.

Menteri Hukum Thailand Pracha Promnok mengatakan kepada wartawan bahwa spekulasi itu dimunculkan oleh sebuah media yang 'takut'.

Mantan Perdana Menteri itu akan ciberikan amnesti dari berbagai hukuman itu akan merayakan ulang tahunnya pada 5 Desember mendatang.

Thaksin dinyatakan bersalah atas kasus kecurangan, tetapi hidup dalam pengasingan untuk menghindari hukuman penjara.

Rencana pemberian amnesti yang baru hanya mencakup pelayanan narapidana, dan bukan termasuk orang yang dinyatakan bersalah dalam kasus kecurangan.

Tetapi media lokal mengklaim pemerintah yang dipimpin oleh saudara perempuan Thaksin, Yingluck, mencoba untuk mengubah aturan tentang amnesti untuk memasukan mantan PM itu.

Surat kabar The Bangkok Post memberitakan spekulasi itu pada pekan lalu, ketika mengutip sumber pemerintah dengan mengatakan sebuah pertemuan kabinet rahasia telah dilakukan untuk membahas masalah itu.

Sebuah kelompok protes anti-Thaksin mengumumkan mereka akan melakukan demostrasi untuk mengadukan langkah tersebut, mengancam terjadinya kerusuhan di Thailand selama beberapa tahun terakhir.

Tetapi Pracha bersikeras bahwa aturan amnesti yang asli tidak akan dirusak, dengan mengatakan :" Narapidana dalam kasus itu tidak memenuhi syarat."

Pernyataan itu disampaikan untuk meredakan situasi, menyusul rencana pemrotes yang akan menggelar demonstrasi.

Lima tahun setelah Thaksin diturunkan oleh kudeta militer, kebencian terhadapnya masih ada di negara itu.

Partai Pro-Thaksin menang dalam setiap pemilihan umum lebih dari satu dekade, tetapi banyak elit tradisional yang menentangnya.