Nigeria pecat ketua lembaga anti korupsi
Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan memecat ketua anti korupsi negara tersebut.
Posisi Farida Waziri sebagai ketua Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) dicopot dengan alasan untuk ''merevitalisasi perjuangan melawan korupsi,'' seperti yang disampaikan juru bicara kepresidenan.
"Pencopotan ketua EFCC adalah bagian dari keinginan Presiden Jonathan untuk merevitalisasi perjuangan melawan korupsi,'' kata Reuben Abati, juru bicara kepresidenan.
"Presiden Jonathan akan mengumumkan reformasi lanjutan dan akan mencari lebih banyak area untuk lebih menekankan pada agenda transformasi pemerintahan,'' katanya.
Juru bicara EFCC Femi Babafemi kepada kantor berita AFP mengatakan semestinya Waziri masih memiliki satu tahun lagi masa jabatan.
Ketua lembaga anti korupsi Nigeria sebelumnya, Nuhu Ribadu, juga dipecat saat baru menjalani setengah masa kerjanya di tahun 2007.
Wakil Waziri, Ibrahim Lamorde, kini ditunjuk presiden sebagai kepala komisi yang baru.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik lembaga anti korupsi ini telah berada di bawah pengaruh politisi.
Nigeria selama ini menghadapi banyak tuduhan korupsi atas kekayaannya yang diperoleh dari penghasilan minyak yang melimpah pada tahun 1970-an.
Pengadilan media
Wartawan BBC di Lagos melaporkan, rekor EFCC selama ini dianggap tidak terlalu baik.
Dibentuk tahun 2002, tiga tahun setelah rezim militer Nigeria berakhir.
Sejak dibentuk, lembaga anti korupsi ini telah mengadili 30 politisi, hanya empat yang dinyatakan bersalah dan tidak ada yang di penjara.
Sejumlah pihak mengatakan lembaga ini memilih target secara selektif dengan motif politis.
Bulan Agustus, lembaga gak asasi manusia Human Rights Watch mengatakan kegagalan EFCC juga merupakan kegagalan sistem politik Nigeria yang meneruskan budaya ''memberi ketimbang menghukum korupsi''.
Wartawan BBC melaporkan kritik terhadap Waziri diyakini bahwa komisi ini kehilangan energi dan ketahanan saat dia memimpin dan ketimbang menggunakan pengadilan, dia malah menggunakan ''pengadilan di media''.
Sejumlah pihak bahkan mengatakan dia sendiri terlibat korupsi - sebuah tuduhan yang dia selalu bantah.
Dalam reaksi pemecatan, Ezenwa Nwagu, wakil presiden Transparansi Di Nigeria mengatakan, kebijakan ini terserah kepada presiden untuk ''merekrut dan memecat.''
"Saya tidak masalah tentang siapa orang yang berada di dalam institusi ini,'' Kata Nwagu.
"Lebih penting untuk membicarakan tentang bagaimana kita memperkuat lembaga ini. Jadi siapapun yang ditunjuk, bisa memiliki sebuah organisasi yang kuat dan mampu untuk menangani isu korupsi.''
