PBB tolak aturan baru tentang bom

Negara anggota PBB menolak rencana peraturan baru tentang bom kelompok atau mesiu yang dipecah menjadi ratusan bom yang berukuran kecil.

Rencana itu akan menghapuskan seluruh bom kelompok- mesiu yang dibuat sebelum 1980.

Tetapi kelompok HAM mengatakan bahwa konvensi internasional telah melarang bom jenis itu dan protokol baru akan menghapus ketentuan tersebut.

AS mengatakan "sangat kecewa" dengan keputusan itu.

"Protokol akan mengarahkan kepada larangan terhadap ribuan bom kelompok dan mengatur kelompok bom mesiu yang masih ada sesuai dengan larangan dan regulasi," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar AS di Jenewa.

Kelompok bom mesiu atau cluster bom pertama kali dibuat pada Perang Dunia II, bom kelompok terdiri dari sejumlah bom-bom kecil yang dirancang untuk diletakan di wilayah yang luas dan untuk menghalangi pergerakan tentara.

Inggris tidak mendukung

111 negara anggota PBB telah menandatangani konvensi Oslo yang melarang produksi, transfer dan menggunakan bom kelompok. Tetapi AS, Rusia dan Cina belum menandatanganinya.

Seorang pejabat senior AS mengatakan bom itu dibutuhkan oleh militer ketika target berpencar di wilayah yang luas, dan penggunaan senjata akternatif justru akan memberikan dampak yang lebih parah dan memperpanjang konflik, seperti diberitakan Reuters.

Hasil pertemuan di Jenewa pada Jumat (25/11) disambut baik oleh aktivis HAM yang mengatakan bom kelompok merupakan senjata yang tidak pandang bulu, dan dapat salah sasaran, serta seringkali menyebabkan masyarakat sipil luka karena ledakan bom setelah konflik berakhir beberapa tahun.

"Seberapa sering anda melihat AS, Rusia, Cina, India, Israel dan Belarusia mendesak untuk sesuatu, dan mereka tidak mengerti tentang itu? itu terjadi karena salah satu sekutu yang memiliki kekuasaan mengarahkan kemitraan di Oslo," kata pemantau HAM, Steve Goose.

Wartawan BBC di Jenewa, Imogen Foulkes, mengatakan meskipun proposal akan menyingkirkan bom kelompok mesiu yang berumur puluhan tahun, tapi sekutu AS seperti Inggris memilih tidak mendukung rencana itu.

Langkah AS juga ditentang oleh Komite Palang Merah Internasional ICRC dan pejabat tinggi PBB yang mengurusi HAM, dan pembangunan.