Prancis dan Jerman desak pajak untuk atasi krisis
Sumber gambar, AP
Pemimpin Prancis dan Jerman meminta negara-negara zona euro memiliki kerjasama umum dan pajak transaksi finansial.
Kebijakan pajak akan dilakukan terhadap 17 negara anggota zona euro. Selama ini Prancis keberatan dengan Irlandia yang menetapkan pajak perusahaan yang rendah, yaitu 12,5%.
Usulan itu disampaikan melalui surat kepada Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy, dalam pertemuan Uni Eropa.
Kedua negara ingin mengubah traktat Uni Eropa untuk melaksanakan disiplin anggaran.
Desakan agar Uni Eropa melakukan harmonisasi pajak dianggap sangat kontroversial.
Selama bertahun-tahun Inggris menolak kebijakan untuk harmonisasi pajak dalan blok yang beranggotakan 27 negara.
Upaya perlindungan
"Kami harus meningkatkan pertumbuhan kompetisi dan pemusatan kebijakan ekonomi setidaknya bagi negara-negara zona euro," seperti disampaikan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam surat mereka.
Usulan itu disebut sebagai "sebuah kerangka kerja legal yang baru yang diterima pasar dalam negeri", meliputi:
- Regulasi keuangan
- Pasar tenaga kerja
- Pemusatan dan harmonisasi pajak perusahaan dan memperkenalkan pajak transaksi keuangan
- Kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan pemanfaatan dana masyarakat Eropa diantara negara zona euro.
Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan dia akan mencari jaminan perlindungan bagi sektor keuangan London yang besar pada pertemuan di Brussels.
"Lebih banyak negara zona euro yang bertanya kepada saya, kami akan lebih banyak menanyakan masalah keuntungan," kata dia.
Cameron berpendapat bahwa sebuah pajak transaksi keuangan hanya dapat bekerja jika diterapkan secara global.
Wartawan BBC di Brussels, Chris Morris, mengatakan situasi dalam pertemuan akan sulit.
Seorang pejabat senior Jerman mengatakan kepada BBC, bahwa sekarang dia semakin pesimis dibandingkan seminggu yang lalu.
Sejumlah negara masih tidak mengerti bagaimana seriusnya situasi ini, kata dia.
