PM Pakistan dijadwalkan hadir di persidangan

Perdana Menteri Pakistan Yosuf Reza Gilani dijadwalkan hadir di sidang Mahkamah Agung terkait penolakannya untuk membuka kembali kasus korupsi Presiden Asif Ali Zardari.

Mahkamah Agung menganggap PM Gilani melakukan penghinaan terhadap pengadilan karena gagal meminta pemerintah Swiss untuk membuka kembali kasus korupsi Presiden Zardari.

Sudah sejak lama Gilani menolak untuk mengirimkan surat kepada pemerintah Swiss, dengan alasan Presiden Zardari memiliki imunitas hukum selama masih memegang jabatan.

Namun, kuasa hukum Gilani mengatakan terdapat kemungkinan Gilani akan mengubah pendiriannya itu.

"Tak ada salahnya mengirimkan surat ke pemerintah Swiss," kata Aitzaz Ahsan, kuasa hukum PM Gilani.

"Presiden memiliki imunitas penuh atas semua prosedur pengadilan," lanjut Ahsan.

Ahsan menambahkan keputusan Gilani yang tidak mengirim surat ke pemerintah Swiss bukanlah penghinaan terhadap pengadilan.

"Saya akan berusaha meyakinkan pengadilan bahwa perdana menteri tidak melakukan penghinaan apapun," kata dia.

Pencucian uang

Presiden Zardari dan istrinya mendiang Benazir Bhutto dinyatakan bersalah secara in absentia oleh pengadilan Swiss pada 2003 karena melakukan pencucian uang jutaan dolar Amerika dari berbagai perusahaan Swiss selama keduanya menduduki jabatan pemerintahan.

Keduanya mengajukan banding dan pemerintah Swiss menghentikan kasus ini pada 2008 karena permintaan pemerintah Pakistan.

Kasus ini adalahb satu dari ribuan kasus yang dihentikan sebagai bagian dari amnesti yang membuat Benazir Bhutto kembali dari pengasingan dan ikut mencalonkan diri dalam pemilu 2008.

Namun, karir politik Bhutto terhenti setelah tewas terbunuh pada akhir 2007.

Tetapi, pada 2009 Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa amnesti tersebut inkonstitusional. Akibatnya semua kasus yang terhenti karena amnesti tersebut bisa dibuka kembali.

Jika kasus ini pada akhirnya dibuka kembali dan Presiden Zardari diputuskan bersalah maka dia tidak boleh memegang jabatan publik apapun di Pakistan.

Masalah korupsi Presiden Zardari ini semakin menyulitkan posisi PM Gilani yang saat ini sedang bermasalah dengan militer negeri itu.

Perselisihan dengan militer dimulai dengan adanya memo tanpa nama yang meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencegah kemungkinan kup militer.