DK PBB susun draf resolusi untuk Suriah

Dewan Keamanan PBB telah menyusun sebuah draf resolusi untuk mengirim 300 pemantau internasional ke Suriah.

Penyusunan dilakukan setelah mempertimbangkan dua versi draf resolusi yang diusulkan oleh negara Anggota Dewan Keamanan PBB.

Draf usulan Rusia menyebutkan pengiriman pemantau harus dilakukan secepatnya.

Tetapi Inggris, Prancis dan Jerman menginginkan pengiriman tim setelah Suriah melakukan gencatan senjata dan menarik mundur pasukan dan senjata dari pemukiman penduduk.

Sebuah tim kecil untuk memantau gencatan senjata telah dikirimkan ke Suriah.

Negara anggota Dewan Keamanan akan bertemu untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi itu pada Sabtu ini.

Di Suriah, meskipun secara umum kekerasan telah menurun, telah para aktivis dan reporter masih melaporkan adanya penembakan.

Menurut kantor berita Reuters, sedikitnya 23 orang tewas pada Jumat (20/4), 10 diantara mereka meninggal akibat bom yang ditargetkan untuk pasukan keamanan dan tentara di Homs.

Duta besar Prancis untuk PBB Gerard Araud mengatakan naskah resolusi yang disetujui Jumat malam akan diputuska pada Sabtu (21/4) ini.

Eropa ingin sanksi non militer diberlakukan untuk Suriah jika gagal untuk menjalankan rencana perdamaian yang digagas mantan sekjen PBB Kofi Annan, yang tidak ada dalam resolusi Rusia.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton telah meminta sebuah embargo senjata global dan sanksi, jika pemerintah Suriah terus melanggar gencatan senjata.

Pengiriman bantuan

Komunitas internasional juga tengah mencari cara untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Suriah, dan dibahas dalam pertemuan di Jenewa pada Jumat kemarin.

Mereka telah menyetujui rencana draf untuk menyediakan bantuan senilai US$180 juta dollar , untuk makanan, obat-obatan dan pasokan lain bagi sekitar 1 juta orang di Suriah.

Pengiriman bantuan akan diutamakan bagi para warga Suriah yang mengungsi ke negara tetangga.

Rencana itu masih butuh persetujuan Suriah, untuk mengijinkan sejumlah pekerja kemanusiaan untuk memasuki negara tersebut.

Kepala urusan kemanusiaan PBB Valerie Amos mengatakan dia sangat khawatir dengan bantuan yang ternyata belum menjangkau warga Suriah yang membutuhkan.

Dalam sebuah laporan PBB pada pekan ini, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan pemerintah Suriah tidak mematuhi ketentuan kesepakatan perdamaian, tetapi ada peluang untuk kemajuan.

Dia menekankan tidak ada pembebasan tahanan yang berarti, dan "tidak ada kemajuan substantif," dalam negosiasi untuk akses kemanusiaan, yang mengacu pada aspek lain dalam enam poin rencana Kofi Annan.

Para menteri luar negeri dari koalisi "Sahabat Suriah", bertemu di Paris pada Kamis lalu, dan sepakat untuk gencatan senjata dan rencana perdamaian Kofi Annan merupakan "harapan terakhir" untuk menghindari perang saudara di Suriah.

Kelompok Sahabat Suriah ini termasuk negara-negara barat dan Arab, tetapi bukan termasuk Rusia dan Cina, yang sebelumnya telah memveto upaya sanksi PBB untuk Suriah.