Parlemen Israel tolak sahkan pemukiman di Tepi Barat

Parlemen Israel menolak usulan untuk mensahkan pemukiman yang dibangun di kawasan Palestina, Tepi Barat.

Langkah ini membuka jalan dihancurkannya pemukiman di kawasan itu seperti yang telah disepakati oleh Mahkamah Agung dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

MA Israel menyatakan pemukiman Ulpana ilegal karena dibangun di lahan Palestina dan harus dihancurkan pada tanggal 1 Juli.

Namun anggota garis keras di parlemen mengajukan permohonan untuk membatalkan penghancuran dan menawarkan gantinya untuk membayar ganti rugi kepada pihak Palestina.

RUU yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Yahudi ultra nasionalis itu ditolak dengan 69 suara dan hanya 22 yang mendukung.

PM Netanyahu menyatakan ia menentang RUU itu karena akan menimbulkan kecaman internasional.

Sejumlah laporan media menyebutkan Netanyahu bahkan mengancam akan memecat anggota kabinet atau wakil menteri yang mendukung RUU tersebut.

Wartawan BBC di Yerusalem mengatakan isu ini menjadi sumber ketegangan antara Netanyahu dan para pemukim.

Kunci perundingan Timur Tengah

Sebelum pemungutan suara dilakukan, ratusan pemukim berpawai ke parlemen untuk menuntut hak mereka tinggal di apa yang mereka sebut tanah bersejarah Yahudi.

Israel membedakan antara istilah pemukiman 'ilegal' dan 'legal' namun komunitas internasional menganggap semua pemukiman di kawasan yang diduduki melanggar hukum internasional.

Berdasarkan jajak pendapat yang diterbitkan Rabu (06/06), hampir enam dari 10 warga Israel atau lebih dari 50% mengatakan keputusan MA untuk menghancurkan pemukiman itu harus dihargai, sementara lebih 42% mengatakan langkah itu harus dicegah.

Masalah pemukiman Yahudi ini merupakan kunci upaya perdamaian Timur Tengah.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina mengalami jalan buntu tiga tahun lalu setelah pihak Palestina menolak memulai lagi pembicaraan sampai Israel membekukan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur.

Palestina mengatakan dua wilayah yang dikuasai Israel tahun 1967, merupakan negara masa depan.

Netanyahu mengatakan perundingan harus dimulai lagi tanpa persyaratan dan ia menolak seruan untuk membekukan pembangunan sepenuhnya.