Misi PBB di Suriah ''dikurangi''

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, merekomendasikan misi di Suriah semestinya dikurangi dan lebih berfokus pada mediasi politik.

Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan, Ban mengatakan misi semestinya berkonsentrasi dengan mendorong dialog ketimbang mengawasi gencatan senjata.

Pernyataan Ban Ki-moon ini disampaikan setelah sebuah gencatan senjata yang diajukan PBB gagal berlangsung, kekerasan semakin meningkat di Suriah meski gencatan senjata disepakati April silam.

300 anggota misi PBB sendiri mengakhiri tugasnya dalam dua pekan

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk mendiskusikan misi ini pada Rabu (11/07), menjelang pemungutan suara untuk menentukan apakah misi akan diperpanjang atau tidak pada 18 Juli.

Laporan Sekjen PBB menyebutkan bahwa jumlah pengawas militer akan dikurangi, tapi tidak sepenuhnya ditarik.

Kebijakan ini ditujukan sebagai pesan bahwa komunitas internasional tidak meninggalkan Suriah.

Ban juga menyebutkan bahwa misi semestinya berpusat di ibukota Damaskus, ketimbang di lapangan seperti yang sebelumnya, dimana para pengawas menghadapi serangan berkali-kali.

Pekan lalu, sebuah pertemuan sejumlah negara di Jenewa menyepakati untuk mendorong sebuah pemerintahan sementara di Suriah.

Sekitar 15.800 orang tewas sejak aksi anti pemerintahan dimulai lebih dari setahun lalu.

'Pembelotan'

Jumat (06/07) kemarin, seorang jenderal Suriah yang disebut-sebut dekat dengan Presiden Assad dilaporkan telah melarikan diri ke Turki, seperti yang disampaikan keluarganya.

Jenderal Manaf Tlas, seorang komandan pasukan elit Garda Republik, sebelumnya menjalani sebuah bentuk tahanan rumah sejak Mei 2011, karena dia menentang kebijakan pemerintah yang bersikeras menggunakan pendekatan militer dalam menghadapi aksi massa.

Menyeberangnya Manaf Tlas ini menjadi pembelotan tingkat tinggi sejak aksi demo dimulai.

Jenderal Tlas, adalah kawan dekat Presiden Assad yang bersama-sama dalam akademi militer saat muda dulu.

Berbicara usai pertemuan Teman untuk Suriah di Paris, Menteri Prancis Laurent Fabius mengatakan pembelotan Jenderal Tlas menunjukkan bahwa rezim Assad tidak stabil.

Fabius sebelumnya mengatakan Jenderal Tlas akan ke Paris, tetapi kemudian dia menambahkan bahwa belum diketahui kemana tujuan akhirnya.

Ayah Jenderal Tlas, mantan Menteri Pertahanan Suriah Mustafa Tlas, dilaporkan memang tinggal di Prancis.

Tidak seperti kebanyakan pemimpin Suriah yang berasal dari kelompok Alawi, Jenderal Tlas berasal dari mayoritas Muslim Sunni, yang menjadi garis terdepan dalam aksi revolusi menentang presiden.

Berita tentang pembelotannya ini bertepatan dengan pertemuan Teman untuk Suriah di Paris, dimana 107 negara meminta agar sanksi lebih tegas diberikan ke Damaskus.

Kelompok ini mendesak Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi ekonomi, diplomatik, larangan perjalanan dan komunikasi.

Rusia dan Cina, yang tidak menghadiri pertemuan, beberapa kali memveto di Dewan Keamanan.

Moskow selama ini dipandang sebagai sekutu utama Presiden Assad.