DPRD Usul Parkir di Jakarta Wajib Digitalisasi dan Non-Tunai

DPRD Jakarta menyatakan perparkiran di Jakarta terutama di jalan (on street) harus diperbaiki dengan digitalisasi dan juga pembayarannya secara nontunai.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina menyatakan perparkiran di Jakarta terutama di jalan (on street) harus diperbaiki dengan digitalisasi dan juga pembayarannya secara nontunai (cashless).

"Isu parkir ini mungkin kurang seksi. Tapi kalau kita jalan ke kiri parkir, ke kanan parkir, ke belakang parkir, ke depan kita parkir, di mana-mana kita parkir. Tapi pemasukan dari sektor ini rendah," kata Herlina di Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut dia, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir terutama yang di jalan, masih sangat rendah dan ini karena adanya kebocoran.

Ia mengatakan parkir di jalan harus diubah menggunakan digital dengan sistem pembayaran nontunai, supaya uang yang didapatkan tidak menguap.

"Sudah wajib, sudah harus dan harga mati digitalisasi serta 'cashless'. Tidak boleh lagi ada kata mahal untuk soal digitalisasi," ujarnya.

Herlina menambahkan bahwa ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemprov DKI dalam rapat Pansus Perparkiran ini menunjukkan tidak seriusnya mereka dalam masalah perparkiran.

Padahal, menurut dia, ketika persoalan parkir dapat diselesaikan maka PAD DKI Jakarta akan meningkat sehingga masyarakat pun bisa menikmatinya.

"Ini urusan serius, memang tidak seksi. Tapi kalau kita mau bantu masyarakat sejahtera, supaya PAD Jakarta makin naik, kita harus serius urusan parkir ini. Supaya makin banyak PAD yang masuk," katanya.

Terminal Parkir Elektronik Rusak

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan bahwa sejumlah terminal parkir elektronik (TPE) yang berada di beberapa titik, rusak mengakibatkan pendapatan turun dari Rp18 miliar, kini menjadi Rp8,9 miliar.

"Saat ini banyak TPE yang sudah tidak berfungsi," kata Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Adji Kusambarto, Selasa (22/4).

Ia mengatakan bahwa setelah diterapkan TPE pada 2016 pada 31 ruas jalan dengan 201 mesin, maka pendapatan parkir sektor tersebut Rp7 miliar.

Kemudian, kata Adji, pendapatan parkir melalui TPE terus menanjak yakni pada 2017 sampai 2019 mencapai di atas Rp18 miliar.

Setelah terjadi COVID-19 serta adanya kerusakan sejumlah mesin, lanjut Adji, pendapatan parkir TPE menurun drastis yakni pada 2020 menjadi Rp13 miliar, pada 2021 jadi Rp10 miliar dan 2022 serta 2023 Rp9 miliar dan pada 2024 menjadi Rp8,9 miliar.

"Ini dikarenakan mesin rusak dan suku cadang susah karena harus didatangkan dari luar negeri," ujarnya.