Diskusi Buku Reset Indonesia Dibubarkan, Mahfud MD: Tidak Boleh Terjadi

Demo penolakan revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Gedung DPRD Jawa Barat menyebabkan kerusakan yang meluas.

Jimly Asshiddiqie mengatakan, kejadian itu sangat tidak beradab dan membuat citra pemerintahan menjadi buru

Pengamat Politik Rocky Gerung menilai kejadian itu sangat memalukan

Dia mengatakan kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pembubaran diskusi tersebut.

Sebelum acara dimulai sejak pukul 09.00 WIB, puluhan orang sudah berorasi di depan hotel dan menuntut diskusi dibubarkan

Pada saat anggota kepolisian tengah fokus berjaga di bagian depan hotel, tiba-tiba saja dilaporkan ada sekolompok orang tak dikenal masuk.

Acara itu sedianya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis.

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Anggota Densus 88 yang ditangkap harus diinterogasi secara terbuka agar diketahui apa masalahnya.

Padahal dalam undang-undang jelas tertulis kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran diatur di dalam konstitusi.

Mahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.

Mahfud secara blak-blakan menyebut ada proses karbitan dalam proses promosi jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) di Polri.

"Maaf Pak Mahfud, saya pernah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang menyerang MK, sepertinya dengan sendirinya muncul jiwa melawan gitu" kata Aswanto.

Mahfud bercerita pernah menggeruduk MK begitu tahu ada salah seorang Hakim MK, Aswanto dicopot dari jabatannya

Dalam pidato, Mahfud mengungkap penyebab jatuhnya orde baru.

Mahfud bicara terbuka cara mengkritik lembaga yang pernah dipimpinnya.

"Saya kalau MK rusak saya dobrak dari dalam," kata Mahfud

Salah satu di antaranya diketahui berprofesi sebagai guru sekolah dasar (SD) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kejagung belum membuka rincian pihak dan nilai transaksi karena masih tahap penyidikan.

46 Saksi telah diperiksa, terdiri dari pihak OJK, lender, borrower, serta internal PT DSI.

Percepatan pengawasan menjadi krusial agar pasar saham kembali kredibel dan transparan.

Pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Agung. Selama proses berjalan, Pelaksana Harian atau PLH sudah ditunjuk di masing-masing daerah.

Keduanya sempat beradu argumen sampai akhirnya, Paspampres pun akhirnya mundur dan membiarkan mereka meliput kegiatan RI-1.