Legislator Desak Pemprov DKI Perkuat Antisipasi Banjir DKI Berbasis Kewilayahan

Anggota Komisi A PRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat strategi Antisipasi Banjir DKI dengan pendekatan berbasis kecamatan dan kelurahan, mengingat titik banjir yang makin sulit diprediksi.

Anggota Komisi A PRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengadopsi pendekatan antisipasi banjir berbasis kecamatan dan kelurahan. Langkah ini dianggap krusial agar penanganan bencana banjir dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi lapangan yang dinamis. Menurut Kevin, pola kemunculan titik-titik banjir kini semakin sulit diprediksi, sehingga memerlukan strategi yang tidak lagi terpusat.

Kevin Wu menekankan bahwa pengalaman banjir sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan terpusat kurang efektif dalam menghadapi variasi titik banjir yang muncul. Oleh karena itu, Pemprov DKI perlu membangun kapasitas perangkat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta kecepatan penanganan banjir di wilayah-wilayah yang terdampak.

Desakan ini muncul setelah hujan deras yang melanda Jabodetabek baru-baru ini memicu banjir di berbagai ruas jalan, bahkan menyebabkan banjir parah di hampir seluruh wilayah Jakarta. Insiden tersebut juga mengakibatkan tiga korban jiwa akibat tersengat listrik di Kecamatan Cilincing dan Tanjung Priok, Jakarta Utara, serta ribuan warga terpaksa mengungsi.

Pentingnya Pendekatan Berbasis Kewilayahan

Strategi antisipasi banjir yang fleksibel sangat dibutuhkan mengingat karakteristik wilayah Jakarta yang beragam dan potensi banjir yang tidak merata. Kevin Wu menyarankan Pemprov DKI untuk segera memetakan kecamatan dan kelurahan mana saja yang rentan terkena banjir. Pemetaan ini akan menjadi dasar untuk distribusi sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Setelah pemetaan dilakukan, pengiriman pompa-pompa air ke wilayah-wilayah yang teridentifikasi rawan banjir menjadi langkah antisipatif yang vital. Ketersediaan pompa di lokasi strategis dapat membantu mengurangi genangan air dengan cepat, meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat dan infrastruktur. Penguatan kapasitas perangkat daerah juga mencakup pelatihan dan penyediaan peralatan yang memadai.

Pendekatan berbasis kewilayahan memungkinkan respons yang lebih cepat dan spesifik terhadap kondisi lokal. Setiap kecamatan dan kelurahan memiliki karakteristik geografis serta sosial yang berbeda, sehingga penanganan banjir tidak bisa disamaratakan. Fleksibilitas ini akan memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian dan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Optimalisasi Peran Satgas dan Evaluasi OMC

Kevin Wu juga menyoroti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang saat ini tengah dilaksanakan sebagai salah satu upaya penanganan banjir. Namun, ia menegaskan bahwa OMC bukanlah solusi tunggal atau 'sapu jagat' untuk mengatasi seluruh permasalahan banjir. OMC hanyalah bagian dari penanganan banjir yang melibatkan unsur-unsur lebih luas.

Menurutnya, Pemprov DKI tidak boleh melupakan persiapan-persiapan di lapangan yang bersifat langsung dan taktis. Perangkat Pemprov DKI Jakarta di tingkat kewilayahan, seperti kecamatan dan kelurahan, harus diperkuat kapasitasnya. Hal ini penting agar warga tetap terjaga dan terlindungi dari dampak banjir.

Salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus adalah Kelurahan Kedoya Selatan, yang dikenal rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan. Selain itu, Kevin Wu juga mengungkit keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta. Satgas ini dibentuk dengan salah satu tujuan utama membantu penanganan banjir, sehingga perannya harus efektif dan optimal.

Kevin berharap Satgas Jaga Jakarta dapat memainkan peran aktif dalam mengantisipasi dan menangani banjir. Dengan adanya Satgas tersebut, Pemprov DKI seharusnya memiliki cukup personel yang dapat dikerahkan ke lokasi-lokasi banjir ketika dibutuhkan, memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi di lapangan.

Sumber: AntaraNews