LPBINU DKI Dorong Kolaborasi Pentahelix Hadapi Ancaman Rob dan Penurunan Tanah di Jakarta

Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, beban bangunan berat, dan minimnya sistem air bersih.

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta menggelar Diskusi Publik bertajuk "Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi" di Aula PWNU DKI Jakarta, Rabu (15/10).

Kegiatan ini menghadirkan para ahli kebencanaan, akademisi, aktivis lingkungan, dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas krisis banjir rob dan penurunan muka tanah yang semakin mengancam wilayah Jakarta.

Ketua LPBINU DKI Jakarta Laode Kamaluddin menegaskan bahwa banjir rob kini telah menjadi ancaman rutin yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat pesisir.

"Banjir rob kini bukan lagi fenomena musiman, tetapi terjadi semakin rutin dan meluas. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir adalah dampak nyata yang kita saksikan hari ini," ujarnya.

Menurutnya, penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, beban bangunan berat, dan minimnya sistem air bersih menjadi faktor utama yang mempercepat kerentanan kota.

"Beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan tanah lebih dari 10 sentimeter per tahun. Jika tidak ditangani serius, sebagian area berpotensi tenggelam permanen," tambah Laode.

Penurunan Tanah Meluas di Wilayah Pesisir

Peneliti BRIN Joko Widodo mengungkapkan bahwa fenomena penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah pesisir lain seperti Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi.

"Kondisi terparah memang terlihat di wilayah pesisir Jakarta, Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi," ujarnya.

BRIN, kata Joko, memanfaatkan Synthetic Aperture Radar (SAR) untuk memantau dinamika pergerakan tanah secara akurat. Ia menekankan pentingnya penerapan solusi ekologis dan regulatif, seperti penanaman mangrove serta zona bebas air tanah, guna memperlambat laju penurunan tanah.

"Penanaman mangrove dan penerapan zona bebas air tanah adalah dua strategi mitigasi yang bisa segera diterapkan," tegasnya.

Pencemaran Air Tanah dan Dampak Kesehatan

Dari sisi kualitas air, akademisi Universitas Indonesia Farizan Radhiya Yahya menyoroti tingginya pencemaran air tanah di wilayah pesisir Jakarta, terutama di Jakarta Barat, akibat aktivitas industri dan penggunaan air tanah berlebih.

"Berdasarkan indeks mutu air, pencemaran paling signifikan terjadi di Jakarta Barat dan wilayah pesisir. Kondisi ini memperburuk degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan perlunya pemantauan berkala dan kerja sama lintas sektor agar pengelolaan air tanah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dampak Sosial dan Edukasi Publik

Perwakilan Baznas Bazis DKI Jakarta sekaligus pengurus PWNU DKI KH. Bahauddin menyoroti dampak sosial dari penurunan muka tanah dan banjir rob yang kini telah memengaruhi 118 kelurahan di Jakarta Utara.

"Jakarta menghadapi ancaman serius akibat ekstraksi air tanah berlebihan yang mencapai 10 cm per tahun. Fenomena ini sudah berdampak pada 118 kelurahan di Jakarta Utara," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya edukasi publik dan kolaborasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Baznas Bazis DKI Jakarta siap bekerja sama dengan LPBI untuk sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami ancaman banjir rob dan langkah mitigasinya," tambahnya.

Kolaborasi Pentahelix Jadi Kunci Mitigasi

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, menjelaskan bahwa banjir di Jakarta disebabkan oleh tiga faktor utama: banjir kiriman, banjir rob, dan banjir lokal.

"Penanganannya harus kolaboratif melalui konsep pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat strategi mitigasi.

"Keberhasilan mitigasi banjir hanya bisa dicapai melalui gerakan bersama lintas sektor," tegas Yohan.

Langkah Teknis dan Inovasi Digital SDA DKI

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum memaparkan sejumlah langkah teknis untuk mengatasi dampak banjir rob, terutama di kawasan Muara Angke yang mengalami penurunan tanah ekstrem.

"Di Muara Angke, penurunan tanah cukup ekstrem karena kondisi tanah yang lunak. Kami membangun tanggul pengaman pantai, giant sea wall, dan melakukan pembersihan rutin untuk mengurangi efek banjir rob," jelasnya.

Selain itu, SDA DKI juga mengembangkan platform digital SINARJI yang mampu mendeteksi dan memantau banjir rob secara real-time.

"SINARJI memungkinkan deteksi cepat dan akurat, sehingga langkah mitigasi bisa segera dilakukan," tambahnya.

Sinergi untuk Masa Depan Jakarta

Diskusi yang digelar LPBINU DKI Jakarta ini menegaskan perlunya sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix dalam menghadapi ancaman penurunan tanah dan banjir rob di Jakarta.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga keagamaan diharapkan dapat menjadi langkah strategis menuju pembangunan kota yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah perubahan iklim.