Sorot
{{caption}}
Babak Baru Kasus Warga Sleman Jadi Tersangka Usai Kejar dan Pepet Jambret hingga Tewas

{{caption}}
Pemandangan Tidak Lazim, Bendera PDIP Berkibar di Depan Kantor PPP

{{caption}}
Wamen Dzulfikar Tegaskan Ribuan Orang Geruduk KBRI Phnom Penh Kamboja Adalah WNI Ilegal

{{caption}}
Mabes Polri Turun Tangan Usut Kasus Perampokan di Lampung, Motor Terduga Pelaku Ditemukan

{{caption}}
Pria di Lampung Diserahkan ke Polisi Dalam Kondisi Babak Belur, Ini Penyebabnya

{{caption}}
Usai Mendaki Gunung, Pelajar Usia 12 Tahun Meninggal di Sungai Oya Gunungkidul

Topik Terkait
{{caption}}
Membaca Kembali Putusan MK soal Makna Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan di Balik Sengketa Pers

Putusan itu tertuang dalam Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Sanksi pidana atau perdata hanya bisa ditempuh usai seluruh mekanisme di meja Dewan Pers selesai.

{{caption}}
Nurul Arifin: Perlindungan Data Pribadi Jangan Menggerus Kebebasan Pers

Menurut Nurul, putusan tersebut juga menegaskan bahwa pengungkapan data pribadi dalam konteks jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana.

{{caption}}
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Dikenai Sanksi Pidana/Perdata Dalam Profesinya

Uji materi pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).

{{caption}}
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK, Tidak Ada Anggota Polri Aktif Boleh Menjabat di Ranah Sipil

Dia menekankan bahwa larangan tersebut telah secara tegas dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian.

{{caption}}
Kenapa Uji Materi UU Pers Penting? Dewan Pers: Perjelas Perlindungan Hukum Wartawan dari Multitafsir Pasal 8

Dewan Pers menilai uji materi UU Pers krusial untuk perjelas makna perlindungan hukum bagi wartawan. Mengapa Pasal 8 UU Pers dianggap multitafsir dan apa dampaknya?

{{caption}}
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

{{caption}}
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

{{caption}}
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

{{caption}}
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

{{caption}}
AJI Palu Catat Tujuh Kasus Kekerasan Jurnalis di Sulawesi Tengah Sepanjang 2025

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu mencatat tujuh kasus kekerasan jurnalis, intimidasi, dan pembatasan kerja pers di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025, menandakan situasi serius bagi kemerdekaan pers lokal.

{{caption}}
Bung Karno Pernah Bilang 'Jas Merah', GMNI Ajak Jaga Tradisi Pesantren Usai Polemik Trans7

GMNI menyerukan penghormatan terhadap tradisi pesantren sebagai identitas bangsa, menyusul polemik tayangan Trans7 yang dinilai tendensius. Apa langkah konkret GMNI dan DPR RI?

{{caption}}
Kontroversi 'Makan Bergizi': PWI Desak Klarifikasi BPMI Setpres Terkait Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk mengklarifikasi insiden pencabutan kartu liputan seorang wartawan CNN Indonesia. Apa alasan di baliknya?

{{caption}}
PWI Prihatin: Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia Dicabut Usai Tanya MBG, Ancaman Kemerdekaan Pers?

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, yang dinilai menghambat kemerdekaan pers setelah bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

{{caption}}
Fakta Unik: Kemenkum RI Ungkap Peran Vital Kekayaan Intelektual dalam Menjaga Kemerdekaan Pers

Kemenkum RI tegaskan Kekayaan Intelektual adalah pilar utama kemerdekaan pers, melindungi karya jurnalistik dan menjamin insentif ekonomi bagi pencipta. Bagaimana mekanismenya?

{{caption}}
Tahukah Anda? Kalsel Peringkat 1 Kemerdekaan Pers Nasional, Kemenko Polkam Pastikan Peran Pers dalam Astacita Presiden Prabowo

Kemenko Polkam menegaskan bahwa bidang pers merupakan bagian integral dari Program Astacita Presiden Prabowo, dengan komitmen kuat terhadap Kemerdekaan Pers yang bertanggung jawab dan edukatif.

{{caption}}
Dasco: Pemisahan Pemilu hingga Ambang Batas Dibahas di RUU Pemilu

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

{{caption}}
Kapolri Sebut Perpol 10/2025 Sudah Dikonsultasikan dengan Kementerian, Akan Masuk Revisi UU Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan perpol yang dibuat oleh polri dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK.

{{caption}}
Polri Bentuk Pokja Kajian Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Usai Putusan MK

Kapolri menginstruksikan Pokja untuk menyusun kajian percepatan yang akan menjadi dasar dalam berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

{{caption}}
Polri Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Mesesneg Sebut Putusan MK Harus Dijalankan

Prasetyo menegaskan putusan MK bersifat final sehingga harus dijalankan.

{{caption}}
Polri Hormati Putusan MK yang Nyatakan Polisi Harus Mundur Jika Menjabat Posisi Sipil

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, mereka belum mendapatkan salinan resmi dari putusan tersebut.

{{caption}}
Syarat S1 Jadi Polisi Minimal Digugat ke MK, ini Reaksi Mabes Polri

MK menerima gugatan dua warga atas nama Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharia.

Trending Now