DPR RI Dorong Pemerintah Perkuat Akses Modal UMKM Tenun NTT, Ini Alasannya

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah memperkuat akses modal dan pembinaan bagi UMKM Tenun NTT yang dinilai sangat potensial dan variatif.

Kupang, NTT – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti potensi besar UMKM tenun ikat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, produk tenun di wilayah ini sangat kaya dan memiliki variasi motif yang unik.

Dukungan akses modal serta pembinaan berkala dari pemerintah menjadi kunci utama. Hal ini diperlukan agar UMKM tenun dapat berkembang pesat dan mendongkrak perekonomian lokal.

Pernyataan ini disampaikan Saleh saat kunjungannya ke galeri UMKM Tenun Ikat Ina Sabu di Kupang pada Kamis lalu. Ia melihat langsung bagaimana kerajinan tangan ini dapat menjadi pilar ekonomi masyarakat.

Potensi dan Tantangan UMKM Tenun NTT

UMKM tenun di NTT memiliki potensi luar biasa dengan keragaman motif yang khas dari setiap suku dan pulau. Meskipun terlihat serupa, setiap produk tenun menyimpan cerita dan identitas budaya yang berbeda, menjadikannya sangat kompetitif di pasar.

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah akses modal yang memadai. Dukungan finansial yang kuat diperlukan agar produk-produk ini dapat dipasarkan lebih luas dan menarik minat pembeli dari luar daerah, sehingga meningkatkan penjualan.

Pengembangan UMKM tenun juga dianggap sebagai sektor yang lebih cepat mendongkrak perekonomian masyarakat. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan, mengingat lahan pertanian dan ketersediaan air yang minim di NTT.

Peran Aktif Pemerintah dan Nilai Jual Produk

Saleh menegaskan bahwa peran aktif pemerintah dalam pembinaan pelaku UMKM sangat penting. Pembinaan ini bertujuan agar para perajin dapat lebih fokus menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan nilai jual yang lebih baik.

“Tadi saya lihat ada tenun yang harganya mencapai Rp3 juta untuk produk jadi (fesyen) dan Rp2,5 juta untuk yang belum jadi. Harganya sudah setara batik berkualitas di Jakarta. Ini peluang yang bagus,” ujar Saleh Partaonan Daulay.

Jika penjualan UMKM tenun ikat ini meningkat, sektor ekonomi kreatif di NTT akan tumbuh pesat. Dengan pembinaan yang aktif, produk UMKM lokal tidak hanya akan dipasarkan di NTT, tetapi juga ke Pulau Jawa dan wilayah lain, bahkan menargetkan pasar internasional seperti batik Jawa.

Akses Pembiayaan dan Pendampingan Intensif

Pengembangan usaha UMKM tenun sangat membutuhkan akses modal, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komisi VII DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi penyaluran KUR dan Penyertaan Modal Negara (PMN), serta mendorong pelaku UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan tersebut.

Saat ini, banyak masyarakat kesulitan meminjam uang di bank karena persyaratan yang ketat atau rasa takut tidak bisa membayar cicilan. “Ini harus dihindari. Jika mereka sungguh-sungguh bekerja keras mengembangkan usaha, insyaallah cicilannya bisa dibayar,” tambahnya.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk gencar melakukan pendampingan intensif. Baik dalam pembinaan pelaku usaha maupun sosialisasi pemanfaatan KUR dan PMN. Hal ini penting agar UMKM tenun dapat menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan di NTT.

Sumber: AntaraNews