Pemkot Cirebon Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD 2026

Pemerintah Kota Cirebon secara tegas memprioritaskan alokasi wajib sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan APBD 2026 untuk menjamin kualitas layanan dasar masyarakat.

Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, telah menetapkan fokus utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama demi menjaga kualitas layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan intensif antara eksekutif dan legislatif.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa pemenuhan alokasi untuk kedua sektor vital ini merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna bersama legislatif pada agenda persetujuan Rancangan APBD 2026. Kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci dalam menyelesaikan tahapan penyusunan anggaran ini tepat waktu.

Proses pembahasan anggaran, mulai dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga persetujuan Rancangan Perda, berjalan intensif. Setiap masukan dan koreksi dari DPRD dianggap penting untuk menyempurnakan struktur anggaran. Hal ini bertujuan agar anggaran yang disusun lebih efisien dan tepat sasaran bagi masyarakat Kota Cirebon.

Fokus Utama Anggaran: Pendidikan dan Kesehatan

Prioritas utama dalam APBD 2026 Kota Cirebon adalah pemenuhan alokasi wajib di sektor pendidikan dan kesehatan. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan komitmen ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar berkualitas. "Dua hal tersebut menjadi prioritas, dan kami sudah sampaikan dalam rapat paripurna bersama legislatif pada agenda persetujuan Rancangan APBD 2026," kata Edo.

Pemenuhan alokasi ini bukan sekadar kewajiban, melainkan upaya konkret pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Anggaran yang dialokasikan diharapkan dapat meningkatkan fasilitas, kualitas tenaga pengajar dan medis, serta program-program yang mendukung kesejahteraan warga. Ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Kota Cirebon.

Pembahasan anggaran pendidikan dan kesehatan telah melalui proses yang cermat, melibatkan kerja komisi dan rapat penyelarasan. Masukan dari DPRD sangat diperhatikan untuk memastikan anggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, APBD 2026 diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan pada kedua sektor krusial ini.

Strategi Peningkatan Ekonomi dan UMKM

Selain pendidikan dan kesehatan, Rancangan APBD 2026 juga berfokus pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kota Cirebon berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian serius. Hal ini dilakukan melalui inisiatif digitalisasi, perluasan akses pasar, serta kemudahan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Upaya ini diharapkan dapat mendorong daya saing dan inovasi produk lokal, sehingga UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi pada ekonomi daerah.

Potensi sejarah, seni, dan kuliner khas Cirebon juga akan terus didorong untuk meningkatkan daya saing ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan mengoptimalkan aset budaya dan kuliner yang dimiliki, Kota Cirebon bertekad menarik lebih banyak wisatawan dan investor. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus penting dalam penyusunan APBD 2026 untuk memperkuat kinerja perangkat daerah. Tujuannya adalah agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan profesional. Wali Kota Edo menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran yang telah disepakati.

Setelah Rancangan APBD 2026 disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif, seluruh perangkat daerah diminta untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan transparan dan tanpa penyimpangan. "Ini saatnya kami bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih akuntabel untuk memastikan manfaat anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Edo.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menambahkan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar pemerintahan daerah. Proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1,49 triliun dan belanja Rp1,48 triliun, menghasilkan surplus sebesar Rp9,26 miliar. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS 2026.

Sumber: AntaraNews