Reformasi Birokrasi

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyoroti vitalnya Peran ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik dan eksekutor kebijakan, demi mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Donggala merampingkan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, sebuah kebijakan strategis yang tertuang dalam Perda terbaru.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya kepastian dan transparansi waktu dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, demi kepuasan masyarakat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesak pemerintah daerah segera mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN demi meritokrasi, peningkatan kinerja, dan pelayanan publik yang lebih baik. Apa dampaknya bagi daerah dan ASN?

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan urgensi penguatan LPSK demi memastikan saksi dan korban berani bersaksi, kunci efektivitas pengungkapan tindak pidana.

Pemprov Gorontalo menegaskan perombakan OPD akan dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi, menepis isu nepotisme demi birokrasi adaptif menghadapi tantangan masa depan.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk mengawali tahun 2026 dengan semangat baru dalam Peningkatan Pelayanan ASN Gorontalo dan kinerja.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memproses sanksi terhadap 33 pegawai yang melanggar aturan di tahun 2025, menegaskan komitmen penguatan integritas dan kinerja.

Pemerintah Kota Jayapura menekankan pentingnya Peningkatan Layanan Publik Kelurahan untuk memastikan masyarakat mudah mengakses kebutuhan administrasi dan membangun kepercayaan publik.

Mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Provinsi NTB secara resmi akan beralih menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, menandai reformasi tata kelola aset daerah yang signifikan dan bertujuan efisiensi anggaran.

Pemerintah Kota Palembang serius melakukan penguatan ASN Palembang melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang serius melakukan penguatan ASN Palembang melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Cirebon secara tegas memprioritaskan alokasi wajib sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan APBD 2026 untuk menjamin kualitas layanan dasar masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu merampungkan Penggabungan OPD Bengkulu sebagai langkah strategis efisiensi anggaran dan peningkatan efektivitas kerja, memastikan pembangunan tetap berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong merampingkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 44 menjadi 38. Langkah perampingan OPD Rejang Lebong ini bertujuan efisiensi anggaran dan penyederhanaan birokrasi, demi pelayanan publik yang lebih baik.

Dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali mencuat, menjadi momentum penting untuk pembenahan birokrasi dan integritas sistem meritokrasi yang transparan.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta ASN DIY kontribusi strategis dalam menyelesaikan isu-isu daerah, tidak hanya berkutat pada rutinitas birokrasi.

Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap wacana penerapan Gaji Tunggal ASN oleh pemerintah pusat, berharap dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, menandai keunggulan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Pengamat hubungan internasional menyoroti urgensi penguatan tata kelola Indonesia demi posisi strategis dalam rantai pasok global. Apa saja langkah krusial yang harus diambil agar Indonesia makin kredibel?