Santer Isu Reshuffle Jilid II, Posisi Ini Dinilai Berpotensi Diganti

Posisi menteri di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan layak menjadi fokus evaluasi Presiden Prabowo.

Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat, dan kabarnya akan segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Pengamat komunikasi politik dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, posisi menteri di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan layak menjadi fokus evaluasi Presiden Prabowo.

Menurutnya, banyak persoalan nasional yang belum terselesaikan dengan baik oleh para menteri di bidang tersebut, seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif dan dampak dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.

"Jika dikaitkan konteks persoalan nasional sekarang ini tentunya yang layak untuk dievaluasi tentunya menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan. Tidak hanya menteri tetapi juga posisi Wamen pun harus dibenahi," kata Ari saat dihubungi merdeka.com, Rabu (16/4).

"Gagalnya mereka mengantisipasi pemberlakuan tarif pajak resiprokal Trump serta maraknya PHK pantas menjadi bahan evaluasi Presiden Prabowo," lanjutnya.

Meski demikian, Ari menekankan, keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Menjadi hak preogratif presiden soal siapa sosok yang akan dicopot presiden tentunya berdasarkan kebutuhan Presiden. Bisa jadi pembantu presiden tersebut tidak bisa mengimbangi cepatnya ritme bekerja presiden," ujar dia.

PCO Perlu Dievaluasi

Sementara itu, pengamat politik Efriza menyoroti posisi Kepala Komunikasi Presiden (Presidential Communication Officer/PCO) Hasan Nasbi yang menurutnya juga perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo.

"Hasan Nasbi jika direncanakan di reshuffle itu amat baik, sehingga citra pemerintah menjadi lebih baik dari sisi menghormati kebebasan pers," ujar Efriza.

Ia menilai gaya komunikasi Hasan Nasbi terkesan arogan, terutama dalam merespons kasus teror kepala babi ke Kantor Tempo.

"Sebagai kepala komunikasi dengan gaya bicaranya yang arogan ini amat sangat buruk, dalam hubungan Presiden dengan pers dan juga terkesan Pemerintahan sekarang ini tidak menghargai insan pers," ucapnya.

Karena itu, Efriza menilai evaluasi terhadap Hasan Nasbi penting dilakukan jika pemerintah ingin memperbaiki citra di mata publik.

"Dengan beredarnya isu Hasan Nasbi mundur, diperkirakan memang Hasan Nasbi termasuk yang dipertimbangkan untuk di reshuffle, ini mirip seperti Mendikti Saintek Satryo Soemantri, hal mana Satryo pasca di reshuffle menyatakan dia memilih mengundurkan diri ketimbang menerima fakta ia di reshuffle alias dipecat oleh Presiden Prabowo," imbuhnya.