Berita Said Abdullah

Krisis tata kelola yang dilayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal.

Menurut Said, pemilihan kepemimpinan baru yang dilakukan secara cepat oleh internal Dewan Komisioner OJK patut diapresiasi.

Keputusan para pimpinan tersebut mencerminkan pertanggungjawaban etik yang patut diapresiasi dan menjadi keteladanan yang relatif jarang ditemui di Indonesia.

Usulan mengganti mekanisme PT dengan pembentukan fraksi gabungan dari partai-partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam praktik politik

OJK telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat yang dianggap kredibel dan terpercaya, baik asing maupun domestik terkait kredit rating.

Said menegaskan, ke depan diperlukan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap pruden dari Kementerian Keuangan dan BNPB.

Said Abdullah menekankan bahwa dunia akan lebih damai jika antarumat beragama saling menyayangi dan para pemimpin negara mampu mengendurkan persaingan kuasa.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Berdasarkan data BPS, porsi Gen Z dan Alpha di Jawa Timur mencapai 11,7 juta orang atau sekitar 27,8% dari total penduduk.

Dalam pidato politiknya, Said menegaskan bahwa amanah melanjutkan kepemimpinan DPD PDIP Jatim bukanlah tanggung jawab yang ringan.

TNI dibangun dengan merit sistem yang ketat, prestasi menjadi acuan kenaikan pangkat. Bravo, Dirgahayu TNI ke 80 tahun. Jadilah patriot bangsa gagah berani.

Menurutnya, idealnya satu dapur MBG cukup melayani sekitar 1.000 anak, bukan 3.000 seperti saat ini.

Menurut Said, program MBG adalah prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan sejak kampanye dan harus dipenuhi.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Menurut Said, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telat membuat mekanisme evaluasi atas kinerja anggota DPRD kabupaten/kota, dan provinsi se Jatim.

Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan di atas sebagai mekanisme yang memang telah diatur oleh AD/RT Partai.

Said berharap pemerintah mengajukan angka-angka asumsi ekonomi makro yang realistis, namun tetap menginjeksikan harapan bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh.

Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah.

Menurut Said postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat.