Administrasi Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah merampungkan penerbitan 3.460 dokumen kependudukan bagi warga yang menjadi korban bencana hidrometeorologi, memastikan hak administrasi warga tetap terpenuhi.

Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 298 Laporan Ombudsman Infrastruktur Kalsel dan sektor lain sepanjang 2025, mayoritas terkait maladministrasi pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan.

Mendagri Tito Karnavian melaporkan **progres pemulihan pascabencana Sumatera** kepada Presiden Prabowo, menyoroti bantuan pusat Rp268 miliar dan solidaritas daerah yang masif.

Pemerintah Kabupaten Donggala mempercepat penerbitan Akta Kelahiran Donggala untuk bayi baru lahir, melibatkan tiga puskesmas sebagai proyek percontohan demi kemudahan masyarakat dan efisiensi birokrasi.

Program Isbat Nikah Massal Muara Enim berhasil memfasilitasi 1.656 pasangan mendapatkan buku nikah gratis, menekan pernikahan siri dan menjamin hak hukum warga.

Pemerintah Kabupaten Donggala mengaktifkan enam UPTD baru untuk memperkuat Layanan Adminduk Donggala di tingkat kecamatan. Ini solusi pemerataan akses dokumen kependudukan bagi warga.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Biak Numfor intensifkan layanan rekam KTP-el demi suksesnya Pilkades serentak 10 Desember 2025, memastikan warga memiliki identitas sah.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan larangan keras pungutan liar dalam pelayanan di kelurahan. Wakil Wali Kota Rustan Saru sidak dan temukan masalah, langsung tangani demi pelayanan optimal.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun di Jawa Timur siap beroperasi dengan 22 jenis layanan publik terintegrasi, menjanjikan kemudahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius tangani masalah legalitas anak pernikahan dini dan siri yang hadapi kesulitan administrasi, demi pastikan hak dasar setiap anak terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program Siskambling Agam dan aplikasi SILETON untuk mempermudah warga mengurus administrasi kependudukan tanpa biaya, sekaligus memberantas praktik percaloan.

Disdukcapil Kotabaru berhasil mencatat realisasi KTP elektronik hingga 90,33 persen dari wajib rekam, berkat inovasi layanan jemput bola yang memudahkan masyarakat.

Disdukcapil Kota Medan memberikan layanan prima administrasi kependudukan (adminduk) secara luring dan daring, melayani hampir 600 ribu dokumen. Hindari calo dan manfaatkan layanan online!

Disdukcapil Sulawesi Utara sukses memfasilitasi Nikah Massal bagi 124 pasangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam pengakuan hak dasar dan administrasi kependudukan yang sah.

Disdukcapil Kota Serang gencar menyisir 5.000 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, termasuk siswa sekolah. Bagaimana strategi mereka agar semua warga memiliki identitas diri?

Pemkab Belitung serius menggarap pendataan warga pendatang Belitung mulai 2025. Langkah ini krusial untuk administrasi kependudukan yang tertib.

Pemkab Belitung gencar lakukan pendataan warga pendatang demi akurasi data kependudukan. Ketahui mengapa langkah ini krusial bagi perencanaan pembangunan daerah.

Pemkab Belitung serius mendata warga pendatang nonpermanen guna memastikan akurasi data kependudukan. Langkah ini krusial sebagai pondasi perencanaan pembangunan daerah.

Disdukcapil Kabupaten Tangerang mencatat 178 warga mengubah status agama di KTP mereka menjadi penghayat kepercayaan, sebuah fenomena menarik yang didukung putusan MK.

KPU Kabupaten Cirebon telah menetapkan 1,79 juta Daftar Pemilih Berkelanjutan triwulan III-2025. Akurasi data ini krusial, namun kendala akta kematian masih jadi tantangan besar.