Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus menargetkan 20 persen wajib KTP melakukan aktivasi KTP Digital hingga akhir 2025, gencar menyisir berbagai instansi dan fasilitas publik.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menekankan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, memastikan layanan publik dan hunian sementara bagi warga terdampak serta jaminan data administrasi.

DPRD Kota Bogor bersama Disdukcapil sepakat menyusun Perda Adminduk baru untuk menggantikan regulasi lama yang tak relevan, fokus pada digitalisasi dan pelayanan inklusif.

Dinas Dukcapil Kota Depok kini menerapkan kerja hybrid setiap Kamis, menggabungkan WFH dan WFO. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo meluncurkan program Sinergi Administrasi Kependudukan Atas Kelahiran dan Kematian Holistik Universal (Saka Lamahu) untuk mempermudah administrasi kependudukan bagi pasien di RSUD Hasri Ainun Habibie, menjamin data akurat dan

Pascabencana banjir dan longsor, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggenjot percepatan pelayanan KTP-KK untuk memastikan warga dapat segera mengakses hunian sementara dan bantuan lainnya.

Warga Kabupaten Aceh Tamiang merasakan kemudahan dan kecepatan Layanan Kependudukan Aceh Tamiang pascabencana banjir, terutama untuk mendapatkan hunian sementara (Huntara) dan berbagai bantuan pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul menegaskan bahwa Status Pekerjaan KTP harus sesuai dengan kata kunci dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), memastikan validitas data kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi menjamin ketersediaan stok blanko KTP-el aman hingga satu bulan mendatang, memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar bagi warga.

Pemerintah Kota Surabaya secara tegas membantah isu hoaks kebocoran data Dispendukcapil yang beredar luas di media sosial, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan bagian dari upaya penertiban administrasi kependudukan.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan larangan keras pungutan liar dalam pelayanan di kelurahan. Wakil Wali Kota Rustan Saru sidak dan temukan masalah, langsung tangani demi pelayanan optimal.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun di Jawa Timur siap beroperasi dengan 22 jenis layanan publik terintegrasi, menjanjikan kemudahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius tangani masalah legalitas anak pernikahan dini dan siri yang hadapi kesulitan administrasi, demi pastikan hak dasar setiap anak terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang merancang sistem Data Penduduk Digital Sumedang real-time melalui layanan terpadu, bertujuan mempermudah pemantauan demografi dan perencanaan pembangunan daerah.

Pemkot Jakarta Timur mendirikan posko layanan untuk memfasilitasi Relokasi Warga TPU Jakarta Timur yang terdampak pengembalian fungsi lahan makam. Simak kemudahan yang ditawarkan!

Ombudsman Kepri menampung dominasi keluhan pertanahan di Bintan, termasuk masalah sertifikat dan program PTSL, yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta mengundang puluhan ribu warganya untuk mempercepat Aktivasi IKD Yogyakarta, sebuah langkah penting demi layanan kependudukan digital yang lebih luas dan aman.

Disdukcapil Kaltim tengah menyusun Pergub untuk Percepatan Adminduk Pekerja Sawit di wilayah terpencil, menjamin akses layanan dasar dan data kependudukan yang mutakhir.

Program inovatif Botram di Kabupaten Bekasi sukses mendekatkan layanan publik esensial kepada masyarakat, menawarkan kemudahan akses berbagai kebutuhan administrasi dan kesehatan dalam satu lokasi setiap akhir pekan.

Dinas Dukcapil Papua Tengah berkolaborasi dengan Dukcapil Nabire menggelar sosialisasi pendaftaran penduduk serta layanan rekam cetak dokumen di Distrik Yaro. Inisiatif ini penting untuk pemenuhan administrasi kependudukan warga.