Akses Keadilan

Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng 26 organisasi bantuan hukum untuk memastikan layanan bantuan hukum gratis DIY menjangkau masyarakat miskin dan berjalan optimal pada tahun 2026.

Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara serius tingkatkan kompetensi paralegal untuk perkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, demi akses keadilan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengintensifkan penguatan kebijakan hukum nasional di NTT, menyelaraskan implementasi pusat dengan karakteristik daerah. Bagaimana upaya ini menjamin akses keadilan bagi masyarakat?

Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mendekatkan pelayanan hukum dan administrasi di Bone Bolango melalui gerai di Balai Desa Boludawa, memastikan masyarakat memperoleh akses pengaduan yang mudah dan langsung.

Kanwil Kemenkum Sulut melatih 297 paralegal sebagai 'juru damai' di desa/kelurahan. Program ini bertujuan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat dalam penanganan tindak pidana ringan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI optimis Posbankum dapat menjadi garda terdepan bagi korban narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi serta perlakuan hukum yang adil.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memperkuat layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat menggelar pelatihan paralegal bagi 1.044 peserta dari enam kabupaten, bertujuan memperkuat akses keadilan masyarakat di wilayah tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) masa bakti 2025-2030, menekankan peran penting advokat dalam menegakkan keadilan hingga tingkat desa.

Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu aktif mensosialisasikan penerapan KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada awal Januari 2026 sebagai fondasi hukum nasional yang modern dan adaptif.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel berhasil meratakan akses keadilan dengan mencatat Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan Posbakum terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai 100 persen hingga November 2025.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meresmikan 1.166 Posbankum NTB di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses bantuan hukum merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Bengkulu akan segera mengadakan Pelatihan Paralegal Posbankum untuk memastikan layanan hukum merata hingga pelosok desa, memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan **Peran Paralegal Gorontalo** tidak hanya menangani konflik, tetapi juga harus proaktif mengidentifikasi potensi masalah hukum sejak dini untuk pencegahan efektif.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.