Akses Keadilan

Kemenkum Bengkulu akan segera mengadakan Pelatihan Paralegal Posbankum untuk memastikan layanan hukum merata hingga pelosok desa, memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan **Peran Paralegal Gorontalo** tidak hanya menangani konflik, tetapi juga harus proaktif mengidentifikasi potensi masalah hukum sejak dini untuk pencegahan efektif.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Kabupaten Rejang Lebong kini menjadi percontohan nasional. Seluruh 156 desa dan kelurahan telah memiliki Posbakum, meningkatkan akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan LBH-PPI lahir di momen krusial pasca-pengesahan KUHAP baru, memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Anggota DPR RI mendesak pembentukan Kantor Perwakilan LPSK Aceh agar masyarakat lebih mudah mengakses perlindungan saksi dan korban. Wacana ini diharapkan terwujud pada 2026.

Kemenkumham NTT bersama Pemkab Ende bertekad mempercepat pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, demi mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

Anggota Komisi XIII DPR RI mendesak perluasan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) hingga ke **daerah terpencil** di Sumatera Utara untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang belum terjangkau.

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, tegaskan pentingnya peran Advokat Probono bagi masyarakat tidak mampu. Simak bagaimana akses keadilan dijamin untuk semua warga negara.

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng umumkan 4 daerah telah 100% bentuk Posbankum, menjamin akses keadilan gratis bagi masyarakat. Simak daerah mana saja yang berhasil mencapai target ini!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) serius menggenjot pemerataan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan demi wujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

Kemenkum Sulawesi Utara menyoroti peran paralegal sebagai garda terdepan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Diskusi strategis digelar untuk menyempurnakan kebijakan bantuan hukum.

Ikadin Kalbar perkuat bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, didukung penuh Pemprov Kalbar, demi akses keadilan yang merata. Bagaimana kesiapan mereka menghadapi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026?

Kemenkumham Babel bersama PLBH Al-Hakim menggelar penyuluhan hukum di Pangkalbalam, memastikan warga, terutama yang kurang mampu, memahami hak dan akses bantuan hukum gratis. Bagaimana detailnya?

Kemenkum Kalsel bersama Pemkab Tapin berhasil membentuk 126 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata hingga pelosok. Inilah langkah nyata mendekatkan hukum bagi masyarakat!