Anggaran Daerah

Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan pemberian Insentif Lebaran Petugas Kebersihan Banjarmasin atau "pasukan kuning" pada 2026 sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, meski tidak termasuk penerima THR sesuai aturan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak penambahan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD Jakarta) guna mengatasi tingginya angka pengangguran di Ibu Kota, mengingat kapasitas pelatihan yang masih terbatas dan memicu masalah sosial.

Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan dana sebesar Rp6 miliar untuk Renovasi Pasar Sungailiat, Pasar "Kite", demi menciptakan lingkungan belanja yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi pedagang serta pengunjung.

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tengah mengusut dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pemkot Tanjungpinang senilai Rp600 juta. Penyelidikan Korupsi BBM Disperkim Tanjungpinang ini melibatka

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji usulan kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional partai, namun tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti isu mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan, mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran dan kewaspadaan terhadap potensi korupsi.

Realisasi APBD Kalsel Januari 2026 mencapai 3,45 persen atau Rp342 miliar, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya dan sinyal positif percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat memulai Evaluasi APBD Kayong Utara 2026, memfokuskan pada lima sektor krusial untuk memastikan anggaran tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah.

DPRD Tana Toraja kecewa pengalihan dana BLT warga kurang mampu di Lembang Batusura’ ke proyek fisik. Akibatnya, 43 keluarga belum menerima bantuan selama enam bulan dan memicu ketidakpastian anggaran.

Kejaksaan Tinggi Papua Barat serius mendalami dugaan korupsi belanja makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Pemerintah Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026, mendorong penerapan skala prioritas dalam pemanfaatannya.

Ombudsman RI Kalimantan Selatan menyayangkan kebijakan penonaktifan 67 ribu peserta PBI JKN Banjarmasin, menilai berdampak pada pelayanan dasar dan meminta Pemkot meninjau ulang.

Wali Kota Depok Supian Suri mengingatkan agar alokasi Dana RW Depok sebesar Rp300 juta per RW difokuskan pada kebutuhan dan prioritas lingkungan, bukan dibagi rata kepada RT, guna pemerataan pembangunan yang efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada Pendapatan Transfer Blora sebesar Rp362,29 miliar. Cari tahu faktor-faktor utama di balik pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat ini.

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp2 miliar untuk perbaikan irigasi Solok yang rusak akibat banjir bandang, vital bagi 5.500 ha sawah dan ketahanan pangan daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati dan mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said, sebagai bagian dari penataan kawasan yang lebih luas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendesak percepatan belanja modal sejak awal tahun 2026. Langkah ini krusial untuk menjaga kualitas proyek, menghindari kendala cuaca, dan meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat target penyelesaian seluruh proyek fisik Banjarmasin hingga November 2026, menyusul evaluasi keterlambatan proyek tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan menghindari molornya anggaran.