Anggaran Daerah

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp2 miliar untuk perbaikan irigasi Solok yang rusak akibat banjir bandang, vital bagi 5.500 ha sawah dan ketahanan pangan daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati dan mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said, sebagai bagian dari penataan kawasan yang lebih luas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendesak percepatan belanja modal sejak awal tahun 2026. Langkah ini krusial untuk menjaga kualitas proyek, menghindari kendala cuaca, dan meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat target penyelesaian seluruh proyek fisik Banjarmasin hingga November 2026, menyusul evaluasi keterlambatan proyek tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan menghindari molornya anggaran.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

Pemerintah Kota Samarinda tetap fokus pada penyelesaian proyek pengendalian banjir Samarinda 2026, meskipun dihadapkan pada penyesuaian anggaran daerah yang signifikan.

Pemerintah Kota Sorong menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 senilai Rp1,08 triliun kepada OPD, menandai komitmen pelayanan publik di awal tahun anggaran dan prioritaskan kebutuhan masyarakat.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah setempat segera mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memastikan pembayaran gaji Nakes Ponkesdes Situbondo yang berstatus PPPK Paruh Waktu tetap berjalan.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan segera melakukan evaluasi kinerja PUPR setelah serapan anggaran dinas tersebut menjadi yang terendah. Temukan alasan di balik lambannya realisasi anggaran ini.

Realisasi Belanja Kabupaten Bogor per 5 Desember 2025 mencapai 71,71 persen. Namun, rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun anggaran.

Jelang akhir tahun 2025, realisasi anggaran Karawang untuk pendapatan dan belanja daerah masih jauh dari target, dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memantau capaian ini.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menekankan pentingnya APBD 2026 yang berpihak pada kebutuhan dasar warga. Legislatif dituntut lebih cermat mengawal setiap anggaran.

Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menyoroti kendala anggaran sebagai tantangan utama dalam proses Pengangkatan Pegawai Sumedang dari PPPK menjadi penuh waktu, meski optimis akan solusi.

DPRD Kota Bogor resmi menyetujui APBD 2026 senilai Rp3,18 triliun. Anggaran ini fokus pada pembangunan berkelanjutan dan program tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor.

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Banggai bersama DPRD resmi menetapkan APBD Banggai 2026 sebesar Rp2,72 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, menunjukkan komitmen tata kelola yang akuntabel.

Hingga pertengahan November 2025, realisasi belanja APBD Sulteng baru mencapai 58,43 persen, jauh di bawah target 80 persen. Apa penyebab serapan anggaran ini melambat?

DPRD Provinsi Jambi resmi mengesahkan APBD Jambi 2026 senilai Rp3,7 triliun. Meskipun anggaran terbatas, Gubernur Al Haris tegaskan komitmen penggunaan dana secara maksimal.