Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menekankan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, memastikan layanan publik dan hunian sementara bagi warga terdampak serta jaminan data administrasi.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera klarifikasi progres pembangunan huntara di Aceh. Ribuan unit rampung, belasan ribu lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian belum lama ini mengunjungi pengungsi di Dusun Seulemak, Aceh Utara, untuk memastikan penanganan pascabencana banjir berjalan optimal dan memberikan bantuan langsung.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengoptimalkan penyaluran Dana Tunggu Hunian BNPB bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi basah di Sumatera, mempercepat pemulihan pascabencana.
Masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tengah kini bisa bernapas lega. Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) tahap pertama mulai disalurkan, meringankan beban mereka.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro didorong untuk mengajukan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak banjir bandang di Pulau Siau, sebagai solusi sementara sambil menunggu relokasi jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus menggenjot percepatan pembangunan hunian sementara bagi ribuan korban banjir dan longsor, menargetkan rampung sebelum Ramadhan.
Pemerintah Kabupaten Solok telah menyalurkan Bantuan Dana Tunggu Hunian kepada 300 korban bencana hidrometeorologi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemulihan pascabencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp32,75 miliar bagi 18.198 Kepala Keluarga (KK) korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana ini diberikan sebagai dukungan sementara bagi.
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) memulai uji coba bus listrik Semarang, mendorong transportasi hijau dan mengatasi polusi udara yang kerap dijuluki 'cumi-cumi darat'. Inisiatif ini menandai babak baru elektrifikasi di kota tersebut.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengambil langkah strategis dengan menanggung pembiayaan kepesertaan sekitar 12.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan pusat, memastikan akses kesehatan warga tetap terjamin.
Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pihak dalam proses importasi.
