Apbd 2026

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp12,9 miliar dari APBD 2026 untuk percepatan alokasi infrastruktur Rejang Lebong di wilayah Lembak, mengatasi ketimpangan pembangunan dan memastikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 26.500 warga kurang mampu pada tahun 2026, demi mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 98 persen dan memastikan akses kesehatan merata.

Pemprov Banten genjot Pembangunan Jalan Desa Lebak, khususnya ruas Luwuk-Grewel, demi kelancaran distribusi hasil panen 200 hektare sawah dan penguatan ketahanan pangan daerah. Simak dampaknya bagi petani!

Pemerintah Kota Banjarmasin kembali mengusulkan 1.941 warga untuk menerima BPJS Kesehatan gratis, menegaskan komitmen menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Natuna menyiapkan program Bantuan Usaha Perempuan Natuna senilai Rp2 juta bagi 250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kelompok rentan, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengambil langkah strategis dengan menanggung pembiayaan kepesertaan sekitar 12.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan pusat, memastikan akses kesehatan warga tetap terjamin.

Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan Rp700 juta dari APBD 2026 untuk program Subsidi Bahan Pokok, membantu masyarakat mendapatkan harga lebih murah di 17 kecamatan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk proyek infrastruktur pelabuhan Kepri. Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar pulau serta menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengalokasikan Rp2,5 miliar dari APBD 2026 untuk perbaikan delapan daerah irigasi, strategi vital demi swasembada pangan dan peningkatan ekonomi petani di Lebak.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalokasikan dana fantastis Rp150 miliar dari APBD 2026 untuk memperluas jaringan Jalan Mantap Cianjur sepanjang 66,75 kilometer, demi mencapai target RPJMD dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD 2026 untuk pengembangan Anggaran Masjid Agung Al Mujahidin Selong, menunjukkan komitmen terhadap pusat peribadatan dan kegiatan keagamaan di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan Rp99 miliar untuk Peningkatan Infrastruktur Jalan. Simak ruas mana saja yang akan diperbaiki dan kapan proyek ini dimulai untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga.

Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti proyek "Sekolah Maung" gagasan Gubernur Dedi Mulyadi yang belum terdaftar di APBD 2026, memicu pertanyaan tentang perencanaan dan efisiensi anggaran.

Bupati Bogor Rudy Susmanto turun tangan langsung memastikan pencairan bantuan sosial (bansos) bagi 15.000 warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Bogor, Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan dana Rp90 miliar dari APBD 2026 untuk menuntaskan Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu, diharapkan selesai tahun ini demi kelancaran akses masyarakat.

Disnakertrans Kalsel membuka tiga gelombang program pelatihan kerja pada tahun 2026 yang didanai APBD, untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperluas kesempatan kerja. Jangan lewatkan kesempatan emas ini!

Bappeda Kota Tangerang menargetkan peningkatan signifikan penerima Beasiswa Tangerang Cerdas dan program sekolah gratis pada tahun 2026, menjamin akses pendidikan merata bagi ribuan siswa.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung menjamin pembayaran gaji ASN Januari 2026 akan segera tuntas, meskipun sempat tertunda karena proses administrasi anggaran baru.

Pemerintah Kota Yogyakarta serius mengusulkan perbaikan 260 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), demi menekan kawasan kumuh di Yogyakarta.