Apbd 2026

Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti proyek "Sekolah Maung" gagasan Gubernur Dedi Mulyadi yang belum terdaftar di APBD 2026, memicu pertanyaan tentang perencanaan dan efisiensi anggaran.

Bupati Bogor Rudy Susmanto turun tangan langsung memastikan pencairan bantuan sosial (bansos) bagi 15.000 warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Bogor, Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan dana Rp90 miliar dari APBD 2026 untuk menuntaskan Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu, diharapkan selesai tahun ini demi kelancaran akses masyarakat.

Disnakertrans Kalsel membuka tiga gelombang program pelatihan kerja pada tahun 2026 yang didanai APBD, untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperluas kesempatan kerja. Jangan lewatkan kesempatan emas ini!

Bappeda Kota Tangerang menargetkan peningkatan signifikan penerima Beasiswa Tangerang Cerdas dan program sekolah gratis pada tahun 2026, menjamin akses pendidikan merata bagi ribuan siswa.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung menjamin pembayaran gaji ASN Januari 2026 akan segera tuntas, meskipun sempat tertunda karena proses administrasi anggaran baru.

Pemerintah Kota Yogyakarta serius mengusulkan perbaikan 260 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), demi menekan kawasan kumuh di Yogyakarta.

Gubernur Khofifah memastikan program Revitalisasi Sekolah Jawa Timur untuk SMA, SMK, dan SLB berlanjut pada 2026, demi kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan fasilitas yang memadai.

Nusa Tenggara Barat dihadapkan pada penyempitan ruang fiskal menjelang 2026. Temukan bagaimana kreativitas menjadi kunci utama dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

DPRD dan Pemkab Banyuwangi telah merumuskan sembilan Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menekan angka kemiskinan di tengah tantangan fiskal.

DPRD Kota Tangerang mendesak Pemkot untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang baru demi optimalisasi layanan publik dan pembangunan daerah.

Dinas PUPR memastikan proyek peningkatan infrastruktur Lombok Timur 2026 tetap berjalan, meskipun terjadi penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp402 miliar, menjamin pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, optimistis APBD 2026 akan mampu mendorong pembangunan daerah, meski fiskal terbatas, dengan fokus pada SDM, agrobisnis, dan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2026, yang difokuskan pada percepatan peningkatan layanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah kota menerapkan digitalisasi aset guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi, dan menarik investor.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD Palembang) mencapai Rp4,6 triliun pada tahun 2026. Target ini berfokus pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan rancangan APBD Barito Utara 2026 kepada DPRD, siap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi menunjuk Agus Sugiarto sebagai Plh Sekda Ponorogo setelah OTT KPK, memastikan roda pemerintahan dan pembahasan APBD 2026 tetap berjalan.

Menjawab keterbatasan lahan, Pemkot Makassar menyiapkan lahan pekuburan baru di Maros. Lokasi di Desa Benteng Gajah ini diharapkan jadi alternatif permanen bagi warga Makassar.