Dprd Ntb

DPP PKB menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai etalase suara nasional, dengan ambisi besar pada Target PKB NTB Pemilu 2029, termasuk penambahan kursi di DPR RI dan DPRD NTB. Hal ini menunjukkan keseriusan partai dalam memperkuat posisinya di kancah politi

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah memperkuat Sistem Peringatan Dini Bencana NTB, terutama saat musim hujan, guna meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.

Dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret anggota DPRD NTB, Efan Limantika, kini resmi diselesaikan secara damai melalui mekanisme Restorative Justice, mengakhiri sengketa hukum yang sempat menjadi perhatian publik.

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD NTB almarhum Asaat Abdullah kini tengah bergulir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menunggu Surat Keputusan resmi yang akan menentukan pelantikan penggantinya.

LPSK berkoordinasi dengan Kejati NTB untuk menindaklanjuti permohonan perlindungan legislator NTB yang terseret kasus gratifikasi, menyisakan pertanyaan besar tentang keputusan akhir lembaga tersebut.

Komisi IV DPRD NTB mendesak pemutusan kontrak dan blacklist terhadap kontraktor proyek jalan Lenangguar-Lunyuk yang molor. Bagaimana nasib pembangunan infrastruktur di Sumbawa ini?

Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah menginisiasi gerakan tanam kemiri secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memulihkan hutan kritis di Bima sekaligus menumbuhkan ekonomi hijau masyarakat.

DPRD NTB mendesak Pemprov serius atasi degradasi hutan Pulau Sumbawa yang memicu banjir tahunan di Bima dan Dompu, serta mempertanyakan realisasi anggaran Rp52 Miliar.

Pembangunan Gedung DPRD NTB yang hancur pasca-kebakaran akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN, menjanjikan wajah baru parlemen daerah.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan tidak mempersoalkan latar belakang calon Sekdaprov NTB, melainkan fokus pada kompetensi dan pemahaman kondisi daerah untuk mewujudkan visi misi gubernur.

Kejaksaan Tinggi NTB telah menyita dana siluman pokir DPRD NTB sebesar Rp1,8 miliar yang diduga terkait anggaran 2025, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda hormati proses hukum.

Ketua Komisi II DPRD NTB mendorong pemerataan pariwisata di seluruh daerah, menegaskan bahwa fokus tidak boleh hanya di Mandalika. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata NTB.

Skandal dana pokir di NTB mengungkap ironi demokrasi lokal. Bagaimana dana aspirasi rakyat bisa bergeser jadi 'dana siluman'? Simak selengkapnya!

DPRD NTB mengusulkan pembangunan gudang kastorit untuk stabilisasi harga bawang merah. Mengapa fasilitas ini krusial bagi produsen ketiga terbesar di Indonesia?

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ambil langkah tegas dalam Pengamanan Fasilitas NTB, menempatkan tentara di garis depan pasca-kerusuhan. Apa strategi lengkapnya?

Aksi pembakaran Gedung DPRD NTB pada 30 Agustus 2025 disesalkan sosiolog Unram, yang menilai tindakan anarkis ini kurang relevan dan berpotensi mengulang sejarah kelam.

Dinas Kesehatan Mataram sigap menangani belasan warga sipil yang terdampak aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD NTB, namun kondisi mereka mengejutkan. Simak detailnya!

Pasca insiden pembakaran Gedung DPRD NTB, Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah mengajak warganya menjaga perdamaian Sumbawa Barat dan tidak mudah terprovokasi.

Polda NTB menegaskan tidak ada pengunjuk rasa yang diamankan saat Demo DPRD NTB meskipun aksi tersebut berujung ricuh dan menyebabkan kebakaran. Benarkah demikian?

Ketua DPRD NTB, Baiq Ivie Rupaeda, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden pembakaran Gedung DPRD NTB. Bagaimana dewan akan tetap bekerja pasca kejadian ini?