Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menghadirkan pelayanan publik berkualitas melalui pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP di Nabire, menandai era baru tata kelola pemerintahan yang profesional.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memulai pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP. Pembangunan Kantor Papua Tengah ini diharapkan mempercepat kemajuan dan pelayanan publik di daerah otonomi baru tersebut.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang saat Lebaran 2026 mulai 13 Maret, demi kelancaran arus mudik dan balik serta menjamin keselamatan berlalu lintas.
Komika Pandji Pragiwaksono telah menuntaskan sanksi adat di Toraja, menyelesaikan polemik candaan Rambu Solo dan mendapatkan pemulihan dari masyarakat adat setempat.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan penyelesaian polemik pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam tempo singkat untuk memulihkan hak masyarakat. Pole
Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.
Kejaksaan Tinggi Kaltara menggeledah empat kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi sektor pertambangan.
