Akuntabilitas

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BJB senilai Rp239 juta kepada 22 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), menegaskan komitmen Pemkab Garut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta syiar keagamaan di wilay

PT PLN (Persero) menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan, memastikan proyek vital ini berjalan bersih demi keandalan listrik Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mematangkan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai transaksi nontunai dana desa. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gampong di Aceh.

Indonesia kembali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengusut tuntas serangkaian insiden terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) setelah tiga personel penjaga perdamaian Indonesia terluka dalam ledakan di El Addaiseh, Lebanon selatan, menambah d

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

Pemkot Kediri perkuat komitmen pemerintahan bersih dan transparan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK. Ini wujudkan layanan publik maksimal.

DPRD Kaltara membentuk Pansus LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 untuk verifikasi langsung kinerja Pemprov di lapangan, jamin transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, menekankan Integritas Imigrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pelayanan dan penegakan hukum, serta mengajak seluruh jajaran berkomitmen.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko untuk cegah kecurangan serta tingkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki media sosial untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, berhasil melunasi sisa utang daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp60,8 miliar, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas keuangan dan citra daerah. Pembayaran utang Pemkab Nagan Raya ini dilakukan atas perintah lan

Kanwil Kemenkum Babel memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi LKPP melalui Evaluasi RUP Kemenkum Tahun Anggaran 2026, demi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kota Jayapura menekankan pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas hambatan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periksa LK K/L bidang politik, hukum, dan keamanan Tahun 2025 dengan fokus perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG demi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Bogor Tahun 2025 untuk menilai kondisi keuangan dan tata kelola fiskal, serta mencermati isu gagal bayar dan dana transfer.

Puluhan bendahara desa di Mamuju mengikuti Pelatihan Pajak Bendahara Desa Mamuju untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait pembayaran insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada hari libur, menegaskan prinsip kesiapsiagaan fasilitas untuk program Makan Bergizi Gratis.