Akuntabilitas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Bogor Tahun 2025 untuk menilai kondisi keuangan dan tata kelola fiskal, serta mencermati isu gagal bayar dan dana transfer.

Puluhan bendahara desa di Mamuju mengikuti Pelatihan Pajak Bendahara Desa Mamuju untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait pembayaran insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada hari libur, menegaskan prinsip kesiapsiagaan fasilitas untuk program Makan Bergizi Gratis.

Gubernur Banten Andra Soni instruksikan seluruh OPD untuk bersikap kooperatif dan transparan dalam penyediaan data demi mempertahankan opini WTP Banten dari BPK. Simak selengkapnya.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya OPD kooperatif dan transparan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK, demi akuntabilitas anggaran daerah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menghadapi tantangan likuidasi laporan keuangan yang kompleks, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Simak detail dan fokus pemeriksaannya.

Ketua Komisi II DPR RI menekankan penguatan tata kelola pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta peran BUMD dalam meningkatkan ekonomi lokal.

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Entry Meeting bersama BPK RI untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 guna memastikan

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) akan membentuk 200 Desa Sadar HAM di seluruh Indonesia pada tahun 2026, memperluas program percontohan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam tata kelola desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemprov Jatim memastikan pengawasan dana hibah dilakukan berlapis, mulai dari tahap pengusulan hingga pertanggungjawaban, untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik korupsi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih sertifikat akreditasi pelatihan pemeriksaan keuangan negara dengan nilai A, menandai pengakuan nasional terhadap kualitas pengembangan SDM aparatur di daerah.

BPKP Perwakilan Papua Barat intensifkan evaluasi anggaran daerah Papua Barat untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik.

DPRD Karawang menekankan bahwa konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027 bukan sekadar formalitas, melainkan acuan penting untuk pembangunan partisipatif dan transparan. Bagaimana dampaknya bagi Karawang?

Pemerintah Kabupaten Natuna meluncurkan program Klinik Kearsipan Natuna untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan arsip di seluruh unit kerja, sekaligus mendukung inisiatif Natuna Paperless.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025, menegaskan komitmennya dalam pengelolaan dana umat yang transparan dan akuntabel.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (Satgas PKH) menegaskan proses **pencabutan izin hutan** bagi perusahaan pelanggar dilakukan transparan dan berdasarkan investigasi mendalam, membantah tudingan selektif.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan bahwa pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korpo

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengidentifikasi dua desa potensial untuk program perluasan Desa Antikorupsi KPK 2026, menandai komitmen daerah dalam pencegahan korupsi di tingkat akar rumput. Simak kriteria dan desa yang menjadi kandidat Desa Antikoru

Kota Ambon berhasil meraih predikat Sangat Baik dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Ambon dalam tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel. Simak selengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar sosialisasikan Pilkades Serentak 2026 berbasis digital demi wujudkan demokrasi desa yang transparan dan akuntabel.