Ekonomi Daerah

Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan pasokan program Makanan Bergizi (MBG) dari produk lokal, langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalokasikan dana sebesar Rp35 miliar untuk perbaikan infrastruktur Sumedang, khususnya jembatan dan jalan di Kecamatan Ujungjaya, guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memproyeksikan operasional kilang RDMP Balikpapan akan membawa dampak ekonomi positif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi strategi creative financing tanpa menambah beban masyarakat, sekaligus menekankan perubahan mindset birokrasi demi peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur.

Minat kerja luar negeri bagi warga Temanggung menunjukkan peningkatan pesat, dengan ratusan pendaftar tercatat melalui sistem resmi pemerintah, membuka peluang baru bagi perekonomian daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Papua berharap pembangunan pelabuhan perikanan berskala besar di wilayah utara Papua segera terwujud demi optimalisasi potensi perikanan tangkap yang melimpah.

Gubernur Sulawesi Selatan meresmikan groundbreaking Pembangunan Jalan Tanabatue-Palattae di Bone, proyek multiyears senilai Rp383 miliar ini diharapkan memperlancar konektivitas Makassar-Sinjai dan mendorong ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidrap mendistribusikan 80 ton telur untuk perkuat ketahanan pangan nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini wujud komitmen menyejahterakan peternak lokal.

Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sulsel menyatakan **perekonomian Sulsel 2025** sangat kondusif dan positif, bahkan inflasi di bawah nasional. Simak detail pencapaian dan strategi penguatan ekonomi daerah ini!

Dinas Perdagangan Kota Mataram menginisiasi Kolaborasi Pasar Keliling (Kopling) untuk menjamin ketersediaan stok dan Stabilisasi Harga Mataram jelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, tawarkan harga lebih murah dan diskon QRIS.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD setempat menyusun regulasi tata kelola tambang rakyat demi meningkatkan perekonomian daerah dan memastikan penerimaan pajak optimal, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Polda Bengkulu sukses gelar panen jagung serentak 2026, menegaskan komitmen kuat terhadap Ketahanan Pangan Bengkulu dan mendukung swasembada nasional.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mencatat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pora sebesar 93 persen pada tahun 2025, menunjukkan potensi besar dari pemanfaatan fasilitas olahraga dan optimisme kenaikan di tahun.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan Rp278,6 miliar untuk proyek Preservasi Jalan Sulsel sepanjang 157,49 kilometer, memastikan konektivitas dan mendukung ekonomi daerah.

Dishub Kota Cirebon menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sebesar Rp4 miliar pada 2026, meskipun potensi riilnya lebih tinggi. Berbagai strategi disiapkan untuk mengoptimalkan Retribusi Parkir Cirebon.

Pemerintah Kota Cirebon mencatat realisasi **produksi perikanan Cirebon 2025** secara signifikan melampaui target, menunjukkan kinerja positif dan kontribusi besar bagi ketahanan pangan daerah serta pendapatan asli daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional segera perbaiki jalan nasional Kutai Barat-Mahulu. Jalur ini vital untuk konektivitas dan ekonomi daerah, perbaikan jalan nasional Kutai Barat-Mahulu menjadi prioritas.

Gubernur Jambi Al Haris meminta Kabupaten Kerinci, Bungo, dan Kota Jambi segera intervensi harga pangan. Langkah ini krusial untuk menekan laju inflasi Jambi, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Papua Barat mencapai USD272,14 juta pada November 2025, didorong oleh komoditas migas, menunjukkan peningkatan signifikan dari periode sebelumnya.

Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan Beban Fiskal Jawa Barat di awal 2026 sangat berat akibat tunggakan proyek Rp621 miliar dan pemangkasan dana pusat, mengancam program baru yang seharusnya berjalan.