Asn

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen wujudkan birokrasi bersih dengan pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi melalui meritokrasi transparan, menindak tegas praktik menyimpang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, mengikuti instruksi pusat untuk efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi tanpa menggangg

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memanfaatkan surat pengunduran diri tanpa tanggal untuk memeras pejabat OPD, menciptakan ketidakpastian dan tekanan finansial.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat memastikan pelayanan kependudukan tetap berjalan normal, bahkan saat kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Pemantauan dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung, untuk memastikan penerapan pola kerja WFO dan WFH berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menerapkan kebijakan WFH bagi sebagian ASN nonpelayanan setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ASN Bekasi ini dipastikan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Seluruh ASN yang dipanggil diminta bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026, disebutkan bahwa ASN dapat menjalankan WFH dibatasi secara kuota di masing-masing unit kerja.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah proaktif membatasi penggunaan kendaraan dinas dan menerapkan WFH untuk Efisiensi Energi Sumedang, merespons krisis global dan menghemat anggaran.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta Inspektorat Kabupaten Bogor segera melaporkan dugaan praktik Jual Beli Jabatan ASN Bogor ke pihak kepolisian agar kasus tidak berhenti di ranah administratif.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan larangan tegas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendorong pemerintah daerah mencari solusi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menegaskan kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Simak bagaimana Pemkot Medan memastikan optimalnya layanan masyarakat.

Pemerintah Kota Ambon memberlakukan sistem WFH bergilir sejak awal 2026 sebagai langkah efisiensi dan adaptasi, memastikan layanan publik vital di Ambon tetap berjalan normal.