Ekonomi Papua

Pemerintah Provinsi Papua bersama PT Pelindo serius memprioritaskan Pembangunan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura. Proyek strategis ini diharapkan memperkuat konektivitas logistik dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua menyiapkan dana Rp23,8 miliar untuk layanan Penukaran Uang Ramadhan BI Papua di 20 titik Jayapura. Ketahui cara pemesanan dan batas nominalnya!

Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengakselerasi program cetak sawah seluas 30.000 hektare, guna mewujudkan kemandirian pangan dan swasembada beras di Tanah Papua.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM membuka posko pengaduan UMP Papua 2026 untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan penerapan upah minimum berjalan sesuai ketentuan.

Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi merumuskan strategi penguatan fiskal daerah guna mengoptimalkan dana transfer pusat demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Nelayan di Pulau Kosong, Jayapura, kini memiliki solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan mereka berkat implementasi teknologi surya perikanan Papua yang digagas Universitas Cenderawasih.

PT Jamkrida Papua (Perseroda) mencatat lonjakan signifikan pada total asetnya menjadi Rp85,68 miliar per akhir 2025, menunjukkan solidnya kinerja keuangan Aset Jamkrida Papua dan potensi ekspansi usaha.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, meluruskan kesalahpahaman publik terkait Pengelolaan BUMD PT MAS, menegaskan perusahaan ini tidak terkait divestasi Freeport dan fokus tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika.

Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis jumlah Investor Pasar Modal Papua akan tumbuh signifikan hingga 25 persen pada 2026, didorong edukasi masif dan kinerja IHSG yang cemerlang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan divestasi 10 persen saham Freeport untuk masyarakat Papua dapat tuntas pada Kuartal I 2026, memperkuat hak ekonomi daerah dan sinergi pusat-daerah.

Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Bank Papua meluncurkan sistem retribusi digital menggunakan EDC dan QRIS. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik di Papua.

Kinerja perbankan Papua menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang 2025, dengan aset mencapai Rp106 triliun. OJK Papua menyebut ini sinyal positif di tengah tantangan ekonomi.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jayapura terus mengoptimalkan koordinasi demi keberlanjutan layanan direct call ekspor. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing komoditas Papua di pasar global.

Perum Bulog Kanwil Papua mengambil alih biaya pengiriman Beras SPHP ke 10 kabupaten terpencil, menekan harga jual agar terjangkau masyarakat.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menekankan bahwa potensi laut Papua, khususnya sektor perikanan, harus menjadi sumber daya unggulan untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri melepas ekspor kayu olahan Papua ke Shanghai, menandai peningkatan kapasitas industri dan kontribusi daerah dalam rantai pasok global. Pengiriman ini merupakan yang kelima kalinya.

Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian segmen Mamberamo-Elelim Jalan Trans Papua pada akhir 2026, diharapkan mempercepat konektivitas dan ekonomi di Papua Pegunungan.

Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Disnakertrans sukses membina Orang Asli Papua (OAP) dengan **pelatihan perahu fiber OAP**. Program ini bertujuan menciptakan wirausaha baru dan mandiri.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya memastikan Dana Otsus Papua benar-benar dirasakan masyarakat asli, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

DJPb mencatat Belanja Infrastruktur Papua Barat hingga triwulan III baru terserap 41,22% atau Rp815,38 miliar. Percepatan diperlukan agar pembangunan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.