Ekonomi Syariah

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menerbitkan 1.000 Sertifikat Halal bagi UMKM sepanjang 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap jaminan produk halal. Siapkah NTT mencapai target 20.000 sertifikat di 2026?

Bank Mega Syariah mencatat lonjakan signifikan pada volume Transaksi Kartu Pembiayaan di akhir tahun 2025, didorong oleh peningkatan aktivitas belanja masyarakat selama periode libur.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menetapkan target ambisius bagi Baznas Sumsel untuk meningkatkan pengumpulan zakat hingga Rp50 miliar per tahun, sebuah lompatan signifikan yang diharapkan memacu semangat kerja dan kesejahteraan umat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong **inovasi Bank Syariah Kalbar** agar lebih inklusif dan kompetitif, menegaskan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Baznas Kabupaten Kediri mengumpulkan dana Pengumpulan ZIS Kediri hingga Rp7,6 miliar pada tahun 2025, melampaui target dan meningkatkan kepercayaan muzaki.

Prudential Syariah berkolaborasi dengan UHAMKA membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya perencanaan dan Proteksi Keuangan Syariah untuk masa depan finansial yang tangguh dan sesuai syariat Islam.

Kementerian Luar Negeri RI melihat perjalanan Umrah WNI sebagai kesempatan strategis untuk mempererat Umrah Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, membuka potensi kerjasama lebih luas.

IPB University dan Bank Indonesia berkolaborasi untuk memperkuat wakaf produktif pertanian berbasis pesantren, bertujuan menjadikan pesantren pilar ketahanan pangan dan penggerak ekonomi syariah.

BPJPH menegaskan sertifikasi halal bukan hanya perlindungan konsumen, tetapi juga dorong nilai ekonomi dan kualitas produk, relevan dengan program pemerintah serta tren global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan investor syariah Sumut melonjak 270% dalam lima tahun terakhir, melampaui rata-rata nasional. Apa pendorong di balik capaian impresif ini?

Kemitraan Muhammadiyah BSI semakin erat dengan penandatanganan MoU strategis untuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah, integrasi digital, dan pemberdayaan UMKM.

Kementerian Koperasi mempercepat operasionalisasi Kopdes Merah Putih dengan Program Magang Kopdes Kemenkop, membekali pengurus membangun kemitraan bisnis berkelanjutan dan adaptif terhadap digitalisasi.

Wakil Presiden RI ke-13, Ma'ruf Amin, menyoroti rendahnya **pengelolaan tanah wakaf produktif** yang baru mencapai empat persen dari total potensi 57 ribu hektare, padahal aset ini bisa menjadi kekuatan ekonomi umat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat gencar melakukan edukasi wakaf produktif kepada Generasi Z, bertujuan membentuk agen perubahan yang cerdas finansial syariah dan berkontribusi nyata bagi umat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan mengapa potensi wakaf Indonesia yang mencapai Rp180 triliun per tahun belum dimanfaatkan optimal, menyoroti pentingnya pengelolaan sistematis.

Bank Jatim menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, mendukung pemerintah dan OJK, serta mewujudkan visi pusat ekonomi syariah dunia.

OJK mendesak perbankan untuk berinovasi dan memperluas akses Keuangan Syariah bagi seluruh masyarakat, merespons pertumbuhan signifikan industri syariah nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan skema kredit pesantren tanpa bunga bagi koperasi pondok pesantren, bertujuan memperkuat ekonomi syariah dan kemandirian umat.

IAIN Kendari memperkenalkan Aplikasi E-Biz, platform inovatif untuk pembelajaran bisnis digital. Inisiatif ini bertujuan mendorong kewirausahaan mahasiswa serta UMKM menuju ekonomi syariah yang kompetitif.