Harun Masiku

Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Hadir dalam ruang sidang Maria Ekowati, istri Hasto. Terlihat ia hanya tertegun begitu mendengar vonis yang dibacakan Majelis Hakim.

Seakan tak gentar menghadapi sidang vonisnya hari ini

Pengacara menungkapkan alasan Hasto tidak meminta bantuan Presiden Jokowi pada Pemilu 2019 untuk mengeluarkan Perppu atas kekosongan PKPU.

Hasto Kristiyanto mengklaim menjadi korban dalam kesepakatan dana operasional antara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader partai Saeful Bahri.

Hasto menyebut dakwaan yang ditujukan padanya cuma rekaan Penyidik dan penyelidik KPK:

Dalam dupliknya, Hasto kembali menegaskan perkara yang menjerat dirinya tidak lepas dari unsur rekayasa hukum.

CDR sendiri merupakan data menyangkut detail panggilan, waktu, maupun transaksi telekomunikasi, yang dapat membaca lokasi seseorang berdasarkan sinyal tower.

Terdakwa Hasto Kristiyanto sempat menangis saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi.

Jaksa mengungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sengaja memakai nomor luar negeri untuk menghindari pantauan KPK yang sedang menangani kasus Harun Masiku.

Surat tuntutan KPK terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mencapai 1.300 halaman.

Jaksa Rio kemudian meminta izin kepada majelis hakim yang memimpin sidang membacakan hanya bagian pokok surat tuntutan tersebut.

Hasto Kristiyanto mengaku diminta untuk mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP oleh seseorang.

Hal itu ia ungkap dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya membantu Harun Masiku dalam proses pendaftaran caleg 2019 karena menyebut nama senior partai.

Saeful Bahri mengirimkan pesan WhatsApp ke Hasto bahwa telah bertemu dengan Harun Masiku.

Hal itu dikatakan Hasto saat bersaksi sebagai terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Yang pertama, adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di tahun 2019 silam.

Eks Hakim MK mengatakan seseorang menghapus konten di dalam ponsel bukanlah bagian dari tindakan perintangan penyidikan.