Ijazah Jokowi Ugm

Kasus ini menyeret sejumlah nama yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi palsu (hoaks) dan pencemaran nama baik di ruang publik, termasuk melalui media

Penyidik memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap seseorang yang menyandang status sebagai tersangka.

Pada sidang berikutnya, Selasa pekan depan, dikatakan Irpan, pihaknya akan menyampaikan jawaban melalui sidang elektronik e-Court atau online.

Pada persidangan nanti, mereka akan menjelaskan secara detail dan gamblang kepada para hakim dan masyarakat terkait keaslian ijazah Jokowi.

Andhika juga mempertanyakan saat Jokowi memperlihatkan Ijazah aslinya kepada para relawan Projo (Pro Jokowi) beberapa hari lalu.

Ketiga hakim tersebut merupakan majelis hakim yang memimpin persidangan gugatan soal ijazah Jokowi sebelumnya yang diajukan tim TIPU.

Salah satu poin menegaskan, UGM mengakui Joko Widodo merupakan alumni Universitas Gadjah Mada.

Jokowi mengaku tak habis pikir, setelah ijazah dan skripsi, kegiatan KKN juga dipermasalahkan.

75,9% responden mengaku tahu atau pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi, sementara 24,1% menyatakan tidak tahu.

Diketahui, Bareskrim menyatakan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi adalah asli.

Di tengah kusutnya kasus ijazah Jokowi, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut angkat bicara.

Jokowi menegaskan, ijazah yang telah diserahkan oleh tim kuasa hukumnya bersama adik iparnya masih berada di Bareskrim.

Michael Sinaga menegaskan, pada tanggal 28 Maret, dirinya baru aktif kembali dan mengunggah analisis mengenai kasus teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo.

Kasmudjo (76) mengaku belum pernah menghadapi proses hukum serupa dan merasa belum siap menjalani persidangan.

Yakup menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik apakah pemeriksaan terhadap Jokowi diperlukan atau tidak.

Penyelidikan yang hampir satu bulan ini tinggal melakukan pemeriksaan ini

Presiden Jokowi melaporkan Roy Suryo atas tuduhan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu, memicu perdebatan publik yang luas.

Laporan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.