Kasus Hasto Kristiyanto

Padahal, kata Patra, kegagalan KPK menangkap Harun Masiku dan terganggunya proses penyidikan karena ulah tindakan penyidik KPK

Hasto mengungkapkan pleidoi yang akan dibacakan pekan depan menjadi momen penting dalam membela prinsip-prinsip hukum yang adil dan bermoral.

Kuasa hukum terdakwa Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyatakan kehadiran Maruarar diperlukan untuk menjelaskan tafsir hukum.

Majelis hakim memastikan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang masih akan dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Pernyataan tersebut disampaikan Arif saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hasyim dihadirkan sebagai saksi oleh tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai komisioner KPU RI divisi hukum.

Arif mengaku digeledah secara personal. Ponsel miliknya pun turut disita oleh pihak polisi

Riezky mengaku pernah bertemu langsung dengan Hasto pada 27 September 2019.

Kuasa hukum Hasto juga mempersoalkan tindakan Rossa yang membuat berita acara pemeriksaan terhadap Kusnadi.

Hasto menjadi terdakwa kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) buronan Harun Masiku.

PDIP memperkenalkan sejumlah tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gugur.

Menurut Maqdir hal tersebut merupakan bagian dari rencana KPK agar kubu Hasto kalah tanpa perlawanan.

Penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi oranye digiring dari ruang penyidik ke lobby gedung KPK.

Ronny menyayangkan pihak KPK yang melakukan pemanggilan terhadap Hasto pada 17 Februari 2025.

Ronny menjelaskan, praperadilan yang diajukan memuat materi yang berbeda sehingga harus diajukan secara terpisah.

PDIP memulai proses pemecatan Jokowi yang telah dilakukannya sejak Oktober 2024 lalu.

Hasto menegaskan, dirinya bukanlah pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang sedang berjalan saat ini.

Dukungan Megawati menjadi secercah cahaya untuk melawan gelapnya demokrasi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh Joko Widodo.