Kawasan Tanpa Rokok

Pansus KTR DKI Jakarta sedang mempertimbangkan untuk tidak memasukkan tempat hiburan malam sebagai Kawasan Tanpa Rokok, meski ada 62 lokasi. Keputusan ini diambil setelah menerima beragam aspirasi masyarakat.

Kemenkumham Kalsel turun tangan menyempurnakan regulasi Kawasan Tanpa Rokok Banjarmasin. Perda lama dinilai tak relevan, akankah perlindungan masyarakat makin kuat?

Pengamat kebijakan publik menyoroti minimnya partisipasi publik Raperda KTR di Jakarta, memperingatkan potensi gugatan dan dampaknya pada pedagang kecil. Mengapa aspirasi mereka terabaikan?

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendesak pemerintah untuk memperkuat Regulasi Udara Bersih dan kawasan tanpa rokok demi melindungi anak dari dampak polusi yang mematikan. Apa saja dampaknya?

Bapemperda DKI Jakarta menjamin Ranperda KTR DKI Jakarta tidak akan memberatkan pedagang kecil. Simak upaya 'win-win solution' yang sedang digodok untuk mengakomodasi semua pihak!

Pengurus Koperasi Warteg Nusantara mendesak Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang Ranperda KTR DKI. Pasal-pasal kontroversial dinilai merugikan UMKM dan pedagang kecil.

Meskipun mendapat penolakan keras dari pedagang, Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta mempercepat finalisasi Ranperda KTR. Mengapa proses ini tetap didorong?

'DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan.'

Proses penyelarasan hanya dilakukan oleh Pansus bersama legislatif dan eksekutif.

Aturan tersebut bakal difokuskan pada pengendalian aktivitas merokok di tempat-tempat tertentu, bukan pada pelarangan aktivitas usaha.