Kementerian Atr Bpn

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

PT PLN (Persero) melalui UIP Sulawesi berhasil mengamankan aset negara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Proses sertifikasi lahan ini menjamin kepastian hukum aset penting negara dan mendukung pembangunan d

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, mendorong percepatan sertifikasi aset Muslimat NU Jawa Timur untuk kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

Praktik jual beli hutan ilegal berstatus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Barito Utara menjadi sorotan, melanggar hukum dan berdampak serius pada ekosistem serta sosial.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunda penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) selama setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menata ulang pengelolaan Reforma Agraria demi mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang le

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertekad lindungi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari penyerobotan pasca-banjir dan longsor, memastikan hak kepemilikan dan pemulihan cepat.

Kementerian ATR/BPN bersama KKP aktif menggencarkan sertifikasi pulau kecil di Indonesia, memperkuat legalitas hukum dan kedaulatan negara sesuai arahan Presiden.

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola pertanahan secara inklusif demi ekonomi berkeadilan, telah kelola 34.618 hektare tanah. Apa saja perannya?

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemenag genjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini penting untuk kepastian hukum dan jaga aset umat.

Menteri ATR/BPN mengungkapkan 123,1 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar. Simak bagaimana program Pendaftaran Tanah memberikan kepastian hukum dan akses keadilan agraria bagi masyarakat.

Nusron mengatakan, pihaknya akan mengecek lahan tersebut. Sebab, lahan yang diklaim oleh ormas itu belum terbukti milik ahli waris.

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

Kementerian ATR/BPN merasa kurang yakin jika seluruh tanah dari program PTSL bisa tersertifikasi sepenuhnya.