Aset Negara

Genap satu tahun, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi sorotan. Sejauh mana lembaga investasi negara ini mampu menata masa depan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan?

Danantara Perkuat Fondasi Kelembagaan dan tata kelola di tahun pertama operasionalnya, menyiapkan landasan kokoh untuk transformasi aset negara dan penciptaan nilai jangka panjang bagi Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran, mengancam sanksi berat bagi pelanggar. Kebijakan ini menguatkan **Larangan Mobil Dinas Mudik** yang telah diatur pemerintah pusat.

PT KAI Daop 7 Madiun menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri Blitar untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga aset negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sukses melelang aset terkait kasus BLBI Bank Harapan Sentosa (BHS) dari terpidana Eko Edi Putranto, menandai upaya pemulihan kerugian negara. Simak detail lelang aset BLBI ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Jakarta senilai Rp102 triliun, memberikan kepastian hukum dan mencetak rekor MURI.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Kejaksaan Negeri Batang berhasil mengembalikan dana Rp7,3 miliar atas kelebihan bayar listrik Pemkab Batang ke kas daerah. Temuan kelebihan bayar listrik Batang ini merupakan hasil penyelidikan pidsus yang berfokus pada pemulihan keuangan negara dan pengu

Agrinas Palma Nusantara berkomitmen kuat menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat dalam industri sawit berkelanjutan, menandai babak baru pengelolaan aset negara.

Satgas PKH siap menjatuhkan sanksi hukum kepada 10 perusahaan sawit dan tambang yang tidak beritikad baik dalam pembayaran denda administratif, dengan potensi denda mencapai Rp8 triliun. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regula

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan

Pemerintah Kabupaten Garut terus menggenjot penertiban aset tanah demi kejelasan status dan pemanfaatan optimal bagi rakyat. Upaya **Penertiban Aset Tanah Garut** ini sejalan dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bertujuan meningkatkan kesejaht

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Kejaksaan Agung akan melanjutkan Penyitaan Lahan Sawit ilegal seluas 4-5 juta hektare pada 2026, setelah 4 juta hektare berhasil disita dan ratusan triliun rupiah diselamatkan.

DPRD Kota Jambi segera membentuk Pansus Zona Merah Pertamina Jambi untuk menuntaskan polemik ribuan bidang tanah warga yang bersertifikat di kawasan PT Pertamina EP Jambi. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1988.

Menteri Bahlil Lahadalia tegaskan peran penting TNI Jaga Industri Strategis nasional demi amankan aset negara. Langkah ini antisipasi sabotase dan dukung kedaulatan.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung tegas menolak potensi 'negara dalam negara' di Bandara Khusus PT IMIP Morowali, menyoroti isu penguasaan aset dan kedaulatan.

Komisi XI DPR RI mendesak DJBC menjadikan alat pemindai Hico-Scan sebagai aset negara untuk optimalkan pengawasan dan cegah penyelundupan barang ilegal, terutama di pelabuhan utama.

Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mendesak TNI untuk segera melakukan sertifikasi tanah guna mengamankan aset negara, menyusul 527 kasus pertanahan yang belum bersertifikat.