Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya memperkuat peran perempuan melalui kemitraan strategis bersama Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kalbar, sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan pembangunan daerah d
Menteri PPPA Arifah Fauzi mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan Program PPPA Berkelanjutan. Simak bagaimana inisiatif ini akan menjangkau perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong penguatan Perlindungan Perempuan Jatim dan pemberdayaan mereka, memastikan peran optimal sebagai subjek pembangunan daerah dan nasional.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan tindak kekerasan perempuan bukan hanya masalah rumah tangga, melainkan pelanggaran nilai Pancasila yang mengancam masa depan bangsa.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyuarakan pentingnya peran dan perspektif perempuan dalam pembangunan daerah saat HUT ke-25 Provinsi Gorontalo, mengajak semua pihak mendukung keterlibatan mereka.
Indonesia menyatakan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Belèm Gender Action Plan, terutama soal data terpilah gender dan usia, meski berkomitmen mendukung implementasinya di COP30.
UNFPA menekankan perlunya kebijakan afirmatif untuk upskilling perempuan era AI guna meningkatkan partisipasi kerja dan mencegah ketertinggalan gender di tengah dominasi teknologi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) gencar mengaktifkan Layanan Puspaga Sumut sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus membangun keluarga tangguh.
Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) menyoroti penambahan anggota perempuan sebagai sinyal positif reformasi Polri. Kehadiran mereka krusial untuk meningkatkan inklusivitas Polri dan menghadirkan perspektif humanis.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya peran perempuan digital dalam menentukan arah masa depan bangsa, bukan hanya sebagai pengguna, untuk transformasi yang inklusif.
Kementerian PPPA mengapresiasi Pembangunan Gender Aceh yang mencapai IPG 92,64, melampaui rata-rata nasional. Namun, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius.
Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Keterwakilan Perempuan AKD DPR dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu revisi undang-undang.
DP3APPKB Rejang Lebong menyiapkan program prioritas untuk tahun 2026, fokus pada Pemberdayaan Perempuan Rejang Lebong dan peningkatan kualitas keluarga. Apa saja inisiatifnya?
Kementerian PPPA Indonesia mendesak peningkatan Partisipasi Kerja Perempuan G20 hingga 25 persen pada 2025, menyoroti pentingnya pekerjaan layak dan kesetaraan upah untuk pemberdayaan.
Fraksi PAN menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan di DPR, khususnya dalam pimpinan AKD, sebagai langkah afirmatif.
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, mengungkapkan potensi besar Agentic AI sebagai instrumen strategis untuk merumuskan kebijakan publik yang presisi dan adaptif di era digital.
Keterwakilan perempuan dalam jajaran top management juga menjadi bagian transformasi perseroan agar lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
