Anti Kekerasan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serius menekan angka kekerasan di lingkungan pendidikan. Pelatihan fasilitator nasional disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang aman d

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan tindak kekerasan perempuan bukan hanya masalah rumah tangga, melainkan pelanggaran nilai Pancasila yang mengancam masa depan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memanfaatkan momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak Jayapura, menegaskan komitmennya terhadap keamanan sosial.

Aktor sekaligus mantan Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, membagikan kisahnya tentang bagaimana pengalaman perundungan di masa kecil justru menjadi motivasi kuat baginya untuk mencapai kesuksesan.

Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKSOW) Papua Barat Daya memperkuat kapasitas perlindungan perempuan dan anak, menyikapi tren kekerasan yang meningkat dan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk masa depan yang lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kalimantan Selatan telah menangani 544 korban kekerasan perempuan dan anak hingga September, dengan fokus pada pencegahan holistik.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua mengajak masyarakat menerapkan moderasi beragama demi memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa. Bagaimana nilai-nilai Pancasila menyatukan keberagaman ini?

Psikolog Kasandra Putranto menyoroti peran institusi pendidikan dalam mencegah perundungan, termasuk membangun empati dan sistem pelaporan aman. Bagaimana kampus bisa melindungi mahasiswanya?

Pemerintah Kabupaten Banyuasin optimalkan peran Rumah Singgah Banyuasin sebagai pusat perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Simak bagaimana fasilitas ini membantu mereka!

Komnas Perempuan mendesak lembaga negara tidak menolerir KDRT Pejabat, menegaskan kekerasan domestik tidak mengenal status sosial atau jabatan, bahkan pada figur publik.