Komisi Percepatan Reformasi Polri

Dari kunjungan sejumlah daerah, anggota KPRP Mahfud MD mengaku sudah menemukan dua faktor masalah di tubuh Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Menurut dia, ada banyak kasus di mana polisi membekengi dan melindungi korporasi lingkungan yang jelas melanggar undang-undang.

Kegiatan itu digelar di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat dengan topik pembahasan 'Lembaga Toleransi Beragama'.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie apresiasi transformasi Polri di Apel Kasatwil 2025, termasuk pergeseran paradigma dan digitalisasi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri membahas polemik ijazah Jokowi. Jimly ungkap isu ijazah palsu telah lama menjadi persoalan politik.

Namun jelang hari-H, beberapa nama disebut dicoret dari daftar hadir, antara lain Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemuka bangsa dalam memperkuat Polri.

Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (13/11/2025)

Jimly menyatakan, masukan GNB ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri di masa yang akan datang.