Konflik Agraria

Persoalan agraria saat ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa sederhana antara warga dan negara.

Perkumpulan Bentang Alam Hijau (LemBAH) mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar segera mempercepat penetapan dan pengakuan Wilayah Adat Bengkayang demi melindungi hak-hak masyarakat adat yang terancam.

Salah satu sorotan tajam tertuju pada kasus makam Eyang Santri di Desa Girijaya, Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Lahan tokoh sejarah Islam Nusantara, Pangeran Djojokusumo kini terbelit sengketa klaim penjualan yang disebut keluarga ahli waris sebagai tindakan cacat hukum.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian hukum aset umat, mendorong pengelolaan profesional.

Yayasan Genesis Bengkulu mendesak pihak berwenang mengusut tuntas insiden penembakan lima petani Pino Raya oleh keamanan perusahaan di Bengkulu Selatan. Konflik agraria ini memanas, menuntut keadilan bagi korban.

Menteri ATR Nusron Wahid membahas enam poin krusial terkait persoalan tanah dan ruang di Makassar, mulai dari sertifikasi hingga konflik agraria, demi investasi dan kepastian hukum.

Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus menggenjot percepatan sertifikasi lahan transmigrasi. Upaya ini penting untuk menuntaskan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi warga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria demi menyelesaikan konflik agraria kompleks yang melibatkan lintas kementerian dan tumpang tindih kebijakan.

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 129 sertifikat di Padang, menegaskan Sertifikasi Tanah krusial untuk kepastian hukum dan mencegah konflik agraria yang merugikan masyarakat.