Berita Dpr

Semua ini menunjukkan bahwa krisis pers hari ini bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi persoalan tata kelola, etika, dan keberlanjutan demokrasi.

Gol-gol Indonesia tidak lahir dari keajaiban sesaat. Ia tumbuh dari keberanian mengambil keputusan.

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Bangunan pos lintas batas sudah berdiri, namun aktivitas ekonomi belum berkembang kuat.

Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perbaikan tata kelola BPKH, termasuk mendorong penyelarasan kebijakan lintas sektor dan penguatan regulasi.

PP TUNAS sebagai langkah penting dalam merespons perkembangan dunia digital yang semakin cepat, terutama dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif medsos.

Ketut Kariyasa meminta agar kejadian bencana besar seperti di Sumatera tidak terulang tanpa kehadiran negara.

Penetapan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang diusung oleh DPR RI tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi.

Usulan mengganti mekanisme PT dengan pembentukan fraksi gabungan dari partai-partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam praktik politik

OJK telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat yang dianggap kredibel dan terpercaya, baik asing maupun domestik terkait kredit rating.

Martin mengungkapkan, banyak kasus yang berkembang di daerah justru memicu keraguan publik terhadap Polri karena lemahnya ketegasan pengawasan internal.

Nostalgia mulai dari lagu lama hingga visual era 1990–2000-an muncul sebagai respons kultural yang menawarkan rasa akrab, tenang, dan manusiawi.

Indonesia sedang mengejar percepatan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Azis Subekti menegaskan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar catatan sejarah, melainkan janji politik dan moral negara yang harus terus dijaga.

Transformasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah tidak lagi memungkinkan Indonesia terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan konsumsi semata.

Martin menilai, keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan ironi dan mencederai kepercayaan publik.

Satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai satu mesin pemulihan, bukan sekadar tambahan lembaga atau stempel administratif.

Petani sebagai subjek berarti memiliki hak yang jelas atas tanah, ruang menentukan pilihan usaha tani, posisi tawar yang kuat di pasar dll.

Puan dan Wang Huning juga melaksanakan bilateral meeting. Pertemuan berlangsung dengan hangat selama 30 menit.

Puan mengajak DPR dan Pemerintah untuk terus mawas diri dan memperbaiki diri demi kesejahteraan rakyat.