Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada masalah hukum terkait rencana pemerintah menjadikan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi, membuka jalan bagi program hunian terjangkau ini.

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan perpanjangan **pencekalan Fuad Hasan Masyhur**, pemilik biro haji Maktour, terkait penyidikan kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara triliunan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus 'uang hangus' yang diduga digunakan dalam kasus gratifikasi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi.

KPK geledah Ditjen Pajak Kemenkeu untuk menelusuri mekanisme penilaian PBB. Penggeledahan ini terkait kasus suap pajak yang melibatkan pejabat dan konsultan pajak, membuat publik penasaran akan detailnya.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlanjut, dan ada kemungkinan pihak lain akan ditetapkan sebagai tersangka.

KPK dan pemerintah berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan korupsi di sektor impor energi dengan mengadakan rapat koordinasi.

KPK kini tidak lagi menampilkan tersangka korupsi di konferensi pers, menandai perubahan signifikan. Langkah ini diambil untuk patuhi KUHAP baru yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

KPK Tangani Suap Pajak PT Wanatiara Persada, fokus pada tindak pidana di Jakarta namun tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus. Simak detail OTT dan penetapan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan direksi PT Wanatiara Persada dalam kasus suap pajak Rp4 miliar, menyusul penetapan lima tersangka termasuk staf perusahaan tersebut.

Barang bukti tersebut diambil dari empat orang tersangka dan seorang pegawai pajak.

KPK menilai kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada sebagai cerminan kebocoran penerimaan negara, seperti disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan komitmen pada integritas dan pembenahan internal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus pajak PT Wanatiara Persada yang diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk pejabat pajak dan pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita barang bukti suap pajak senilai Rp6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengaturan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak dan pihak swast

Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam konferensi pers KPK terkait kasus suap yang melibatkan KPP Madya Jakarta Utara pada periode 2021-2026, terdapat beberapa hal yang mencolok.